Blora, Tuturpedia.com – Skandal dugaan penangkapan truk pupuk bersubsidi oleh oknum anggota TNI di Kecamatan Jiken kini memicu reaksi keras dari tokoh masyarakat. Kasus yang diwarnai dugaan upeti Rp40 juta dan hilangnya barang bukti ini dinilai sebagai bentuk kriminalisasi nyata terhadap warga sipil dan petani. Selasa, (14/04/2026).
PM Harus Turun Tangan, Jangan Biarkan Oknum Berpesta di Atas Kelangkaan
Doni, tokoh muda Kabupaten Blora, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Ia mendesak Polisi Militer (PM) untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh terhadap oknum yang terlibat.
“Kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan. Polisi Militer (PM) harus turun tangan mengusut tuntas kasus yang diduga melibatkan anggota TNI ini. Ini sudah masuk ranah kriminalisasi warga sipil, baik sopir maupun petani yang sedang menjerit karena kelangkaan pupuk,” tegas Doni.
Barang Bukti Lenyap, Ke Mana Satu Truk Pupuk Itu?
Sorotan tajam juga tertuju pada raibnya barang bukti satu truk pupuk subsidi yang hingga kini tidak jelas rimbanya. NT, sang sopir, mengaku bingung karena merasa ditekan atau “diuget-uget” tanpa prosedur hukum yang transparan.
Doni menambahkan bahwa lenyapnya barang bukti tersebut adalah indikasi kuat adanya praktik gelap di balik kedok “penangkapan”. Ia menuntut agar pupuk tersebut segera ditemukan dan dikembalikan sesuai peruntukannya bagi petani.
Dugaan Pemerasan Rp40 Juta dan Intimidasi Batin
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum yang melakukan penangkapan di kawasan Dukuh Katesan disebut-sebut bertindak “ganas” hingga membuat NT mengalami tekanan batin hebat. Dugaan munculnya angka Rp40 juta sebagai “uang damai” semakin memperkeruh citra institusi di mata masyarakat.
“Petani sudah susah karena pupuk langka, jangan lagi ditambah beban oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan cara menekan rakyat kecil,” tambah Dhoni.
Menunggu Ketegasan Pangdam IV/Diponegoro
Publik kini menanti respons cepat dari Pangdam IV/Diponegoro untuk menindak tegas anggotanya jika terbukti melampaui kewenangan hukum. Tanpa tindakan tegas dari institusi militer, kepercayaan warga Blora terhadap aparat dipertaruhkan, terutama di tengah krisis distribusi pupuk yang sedang melanda para petani.
