Jakarta – Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan alasan kenapa rapat panja Komisi I DPR bersama pemerintah soal RUU TNI digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.
Menurutnya, rapat ini sudah dapat izin dari pimpinan DPR dan dijalankan sesuai aturan.
“Jadi, kita ngobrol soal aturan dulu, karena untuk rapat dengan urgensi tinggi seperti ini (RUU TNI), wajar kalau tidak selalu harus di gedung DPR. Sesuai tata tertib pasal 254 dan dengan izin pimpinan, ini sudah jalan,” jelas Indra saat dihubungi, Sabtu (15/3/2025).
Ia menambahkan bahwa pihak Sekretariat DPR sudah ngecek beberapa hotel sebagai opsi lokasi rapat panja. Hotel yang dipilih juga diutamakan karena punya kerjasama government rate dengan harga yang bersahabat.
“Pertimbangannya, karena rapat ini sifatnya maraton dan harus jalan terus, jadi perlu tempat yang punya fasilitas istirahat yang memadai,” ujar Indra.
Tak hanya itu, Indra juga membahas soal pemotongan anggaran 50 persen akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Meski ada pemotongan, dia yakinin kalau sisa anggaran masih cukup buat menyelenggarakan rapat di hotel.
“Kita masih punya 50% anggaran, dan itu jadi prioritas, karena RUU TNI ini juga target legislasi DPR. Jadi, meskipun harus hemat, kita sudah hitung-hitung dengan cermat, apalagi buat rapat yang formatnya konsinyir,” ungkapnya.
Soal alokasi kamar, Indra menegaskan bahwa semua peserta rapat panja tetap disediakan kamar, mengingat rapat ini bisa berlanjut hingga dini hari dan peserta butuh waktu untuk break dan istirahat.
“Karena kadang selesai rapat baru dini hari, jadi memang harus ada tempat untuk ngaso. Ini rapat panja, dan semua yang terlibat pasti butuh istirahat,” tambahnya. (afp)
