Semarang, Tuturpedia.com — Tepat 20 Februari 2026, genap setahun Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maemoen memimpin Jawa Tengah untuk periode 2025–2030. Tahun pertama itu bukan tanpa ujian. Di satu sisi, rentetan bencana hidrometeorologi datang silih berganti. Di sisi lain, sejumlah indikator pembangunan justru menunjukkan tren yang menguat.
Sepanjang 2025, berbagai daerah di Jawa Tengah dilanda longsor, tanah bergerak, rob, hingga banjir. Peristiwa besar seperti banjir bandang dan jebolnya tanggul di Demak, rob berkepanjangan di Sayung, longsor di lereng Gunung Slamet yang berdampak pada wilayah Banjarnegara dan Cilacap, serta tanah gerak di Kabupaten Tegal menjadi sorotan publik.
Di tengah situasi itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim bergerak cepat dengan penanganan terpadu, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana yang dilakukan secara simultan. Koordinasi lintas instansi diperkuat agar dampak sosial dan ekonomi bisa segera ditekan.
Namun agenda pembangunan tak berhenti. Pemerintahan Luthfi–Yasin tetap menjalankan program prioritas di bidang infrastruktur, investasi, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Sejumlah terobosan sosial juga diluncurkan, antara lain layanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui program dokter spesialis keliling (Speling), sekolah kemitraan untuk pendidikan gratis, beasiswa santri, hingga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pendekatan kolaboratif dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia aktif membangun komunikasi dengan bupati dan wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, provinsi tetangga, hingga mitra internasional. Konsep itu ia sebut sebagai collaborative government.
“Kita gandeng beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ucap Luthfi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan kerja tim menjadi fondasi yang diterapkan dalam berbagai sektor pembangunan.
Sejumlah capaian makro menunjukkan hasil yang relatif positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen (year-on-year), melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Angka tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp88,50 triliun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp37,64 triliun. Capaian itu menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, dengan 105.078 proyek terealisasi dan penyerapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang.
Pertumbuhan tersebut turut berdampak pada penurunan angka kemiskinan. BPS mencatat persentase penduduk miskin di Jawa Tengah turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025. Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025, dan menyusut 51,52 ribu orang dibanding September 2024.
Gini ratio Jawa Tengah juga berada di angka 0,350 pada 2025, yang menunjukkan ketimpangan pendapatan cenderung menyempit. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita naik menjadi Rp50,82 juta atau tumbuh 5,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka pun terjaga di angka 4,32 persen per November 2025.
Meski demikian, pekerjaan rumah masih tersisa, terutama pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 74,77.
“Angka kemiskinan kita bisa turunkan, kita semakin baik, maka ini harus perlu kita tingkatkan,” kata Wakil Gubernur Taj Yasin.
Gus Yasin, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa momentum pertumbuhan di atas rata-rata nasional harus diarahkan untuk memperkuat program yang menyentuh masyarakat lapisan bawah.
“Penurunan angka kemiskinan harus kita masifkan lagi. Anggaran harus mengarah kepada penurunan kemiskinan secara bersama-sama, termasuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok disabilitas, agar kualitas hidup mereka meningkat,” tegasnya.
Dampak kebijakan itu mulai terasa di tingkat akar rumput. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes dinyatakan lulus dari status penerima bantuan sosial. Mereka tak lagi tercatat sebagai warga miskin dan memilih mandiri.
Salah satunya Setia Puji, yang menerima bansos sejak 2020 hingga 2025. Sepulang dari ibu kota tanpa pekerjaan tetap, ia merintis usaha bakso keliling. Kini usahanya berkembang dan mampu menopang kebutuhan keluarga.
“Bantuan yang diberikan kemarin sangat meringankan beban kami. Akan tetapi, motivasi saya (harus) bisa mandiri. Kini ekonomi kami lebih mampu,” katanya.
Upaya mendorong investasi dan kolaborasi daerah turut mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai Jawa Tengah berhasil membangun iklim yang kondusif bagi investor dan menjadi salah satu magnet investasi di Indonesia.
Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga meraih sedikitnya 40 penghargaan dari berbagai lembaga. Namun bagi Luthfi, deretan apresiasi itu bukan tujuan akhir.
“Tapi pengingat agar kebijakan yang kami jalankan benar-benar berdampak, melayani masyarakat, menjaga integritas, menstabilkan ekonomi, dan membuka ruang investasi seluas-luasnya,” ucapnya.
Ia menyebut membangun Jawa Tengah sebagai proses ngopeni, merawat secara terus-menerus. Masih ada celah yang harus diperbaiki dan tantangan yang perlu dijawab bersama.
“Inilah alasan mengapa kolaborasi tidak boleh berhenti, karena tugas melayani rakyat adalah amanah yang tidak ada ujungnya,” tutupnya.***
Kontributor Jawa Tengah: Rizal Akbar
