Semarang, Tuturpedia.com — Penanganan bencana hidrometeorologi di Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR RI, yang menilai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat dan sigap dalam merespons banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.
Pujian tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya saat kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026).
Atalia menyebut, banyak warga Jawa Tengah menyampaikan langsung kepadanya rasa terima kasih dan apresiasi atas kecepatan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.
“Saya menerima banyak laporan dari masyarakat Jawa Tengah. Mereka menyampaikan bahwa penanganan bencana dilakukan dengan cepat, sat-set, dan gercep,” kata Atalia.
Selain kinerja pemerintah daerah, ia juga menyoroti kuatnya budaya gotong royong masyarakat Jawa Tengah yang dinilai turut membantu mempercepat proses penanganan di lapangan. Namun demikian, Atalia mendorong agar kesiapsiagaan terus diperkuat, mengingat bencana hidrometeorologi kerap terjadi setiap tahun.
“Kebencanaan ini sudah seperti siklus tahunan. Pemerintah dan masyarakat seharusnya semakin siap. Semangat tangguh bencana harus terus dibangun,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Abdul Wachid menyalurkan bantuan senilai Rp1,94 miliar untuk mendukung penanganan bencana di Jawa Tengah. Bantuan meliputi paket makanan siap saji, tenda, kasur, selimut, serta family kit bagi warga terdampak.
Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menyerahkan satu unit mobil rescue senilai Rp695 juta kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah, guna memperkuat operasional penanganan darurat di daerah rawan bencana.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI dan pemerintah pusat. Ia menyebut, perhatian tersebut penting mengingat Jawa Tengah memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi.
“Terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Ini sangat membantu upaya penanganan kebencanaan di Jawa Tengah,” ujar Taj Yasin.
Ia menjelaskan, Jawa Tengah masuk kategori risiko bencana tingkat sedang dengan sedikitnya 14 potensi ancaman, mulai dari bencana hidrologi, geologi, hingga nonalam. Kondisi ini membuat provinsi tersebut kerap dijuluki sebagai “mal kebencanaan.”
Dalam tiga tahun terakhir, Pemprov Jateng terus meningkatkan anggaran penanggulangan bencana, dari Rp18,4 miliar pada 2024, menjadi Rp19 miliar pada 2025, dan naik lagi menjadi Rp20,4 miliar pada 2026. Meski begitu, Taj Yasin mengakui angka tersebut masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan.
Ia mencontohkan, penanganan longsor di Kabupaten Kudus saja membutuhkan dana hingga Rp10 miliar untuk satu titik lokasi. Kebutuhan besar serupa juga muncul di Kabupaten Jepara, serta wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan, terutama untuk pemulihan infrastruktur pascabencana.
Sementara itu, data BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat, sepanjang 1–18 Januari 2026 telah terjadi sedikitnya 30 kejadian bencana, yang terdiri dari 16 banjir, enam tanah longsor, tujuh cuaca ekstrem, dan satu kebakaran.
Rangkaian kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa upaya mitigasi, kesiapsiagaan, serta penguatan infrastruktur tangguh bencana masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah dan pusat.***
Kontributor Jawa Tengah: Rizal Akbar
