Blora, Tuturpedia.com – Peresmian gedung baru RSU PKU Muhammadiyah Blora menjadi momentum penting dalam upaya peningkatan layanan kesehatan di daerah. Acara yang berlangsung khidmat pada Sabtu (10/04/2026) tersebut dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto.
Dalam sambutannya, Edy menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu fokus utama tugas parlemen. Ia menyebut, negara memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak sesuai amanat undang-undang.
“Setiap penduduk wajib memperoleh akses layanan kesehatan. Negara juga harus memastikan seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin yang ditanggung pemerintah,” ujarnya.
Namun di balik peresmian fasilitas kesehatan yang semakin modern, Edy mengungkapkan masih adanya persoalan serius di Kabupaten Blora. Ia menyebut sekitar 31 persen masyarakat belum memiliki jaminan kesehatan.
“Artinya, masih banyak warga yang ketika sakit harus memikirkan biaya. Ini tentu menjadi perhatian serius kita bersama,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu, kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Menurutnya, kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.
Selain itu, Edy juga menyinggung persoalan nasional terkait penonaktifan jutaan peserta BPJS Kesehatan. Ia menyebut, DPR terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut agar tidak merugikan masyarakat kecil.
“Ketika ada sekitar 11 juta peserta BPJS yang dinonaktifkan, kami di DPR pasti merespons. Tugas kami memastikan tidak ada rakyat kecil yang terabaikan,” ungkapnya.
Peresmian gedung baru RSU PKU Muhammadiyah Blora ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas medis yang memadai.
Dengan fasilitas yang lebih lengkap dan modern, rumah sakit tersebut diharapkan menjadi bagian dari solusi dalam menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Blora yang cepat, merata, dan terjangkau.
Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan harus diiringi dengan jaminan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
