Blora, Tuturpedia.com – Di saat Pemerintah Pusat gencar menyerukan efisiensi anggaran dan masyarakat kecil harus memutar otak demi sesuap nasi di tengah himpitan ekonomi, para wakil rakyat di Kabupaten Blora dan Bojonegoro justru mempertontonkan kemewahan agenda yang melukai hati publik. Jumat, (10/04/2026).
Dokumen jadwal kegiatan masa persidangan bulan April 2026 yang beredar menunjukkan pemandangan yang miris: Kunjungan Kerja (Kunker) Luar Daerah dilakukan hampir setiap minggu. Agenda ini bak “jadwal minum obat” yang tak boleh terlewatkan, sementara urusan perut rakyat seolah dinomorduakan.
Blora: Kunker Maraton Tanpa Jeda
Berdasarkan jadwal yang ditandatangani Ketua DPRD Blora, bulan April ini dipenuhi dengan agenda luar daerah. Dari tanggal 1 hingga akhir bulan, nyaris tidak ada waktu bagi para anggota dewan untuk duduk tenang di kantor mendengar keluhan warga secara langsung.
Infrastruktur yang rusak, layanan kesehatan, pendidikan, yang dikeluhkan, hingga sulitnya lapangan pekerjaan bagi pemuda lokal seolah kalah penting dibandingkan perjalanan dinas ke berbagai provinsi seperti D.K.J, D.I.Y, hingga Jawa Barat.
Bojonegoro: Setali Tiga Uang, Komisi-Komisi Sibuk “Pelesir”
Tak jauh berbeda, DPRD Bojonegoro pun menunjukkan syahwat kunker yang sama tingginya. Lampiran jadwal menunjukkan seluruh Alat Kelengkapan DPRD (AKD)—mulai dari Komisi A, B, C, hingga D—memiliki jadwal perjalanan ke luar daerah yang sangat padat dengan dalih studi banding dan konsultasi.
“Masyarakat disuruh hemat, disuruh bayar pajak tepat waktu, tapi melihat wakilnya setiap minggu ada di luar kota pakai uang rakyat, rasanya sangat menyakitkan,” cetus salah seorang warga yang mengomentari fenomena ini.
Mengabaikan Instruksi Pusat demi “SPPD”
Fenomena “hobi” kunker ini juga diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Padahal, data di laman Inaproc maupun LPSE menunjukkan besarnya anggaran perjalanan dinas yang seharusnya bisa dialokasikan untuk bantuan modal UMKM atau perbaikan jalan lingkungan yang hancur.
Langkah ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap semangat efisiensi nasional. Di saat anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi akar rumput, anggaran di Blora dan Bojonegoro justru “menguap” di hotel-hotel dan transportasi luar daerah.
Surat Cinta untuk KPK RI
Gerah dengan kondisi ini, tokoh masyarakat seperti Mat Tohek dikabarkan terus mengirimkan “surat cinta” berupa aduan resmi ke KPK RI. Harapannya jelas: agar lembaga antirasuah membedah urgensi dan transparansi penggunaan anggaran kunker yang bernilai puluhan miliar tersebut.
Mat Tohek berharap para wakil rakyat kembali ke khittahnya. Jangan sampai gedung dewan hanya menjadi stempel untuk melegalkan perjalanan dinas, sementara rakyat tetap tercekik di tengah sulitnya ekonomi. Cukup sudah kunkernya, saatnya bekerja nyata!
