Jakarta, tuturpedia.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengungkap dugaan praktik manipulasi data ekspor crude palm oil (CPO) yang selama ini merugikan Indonesia. Ia menyebut, pemerintah kini sudah memegang bukti awal bahwa ekspor CPO ke Amerika Serikat (AS) kerap tidak tercatat secara utuh dalam laporan yang masuk ke Indonesia.
Menurut Purbaya, tim di Kementerian Keuangan menemukan pola ekspor CPO yang dicatat hanya sampai pelabuhan hub di Singapura. Sementara data lanjutan dari Singapura menuju AS tidak tercatat secara lengkap, sehingga memunculkan dugaan praktik underinvoicing atau pelaporan harga ekspor yang lebih rendah dari harga sebenarnya.
“Perusahaan tuh CPO ekspor dari sini ke Amerika misalnya dia lewat Singapura. Yang dilaporin kita yang ke Singapura aja. Data ke sana (AS) enggak pernah ada,” ujar Purbaya.
Purbaya mengatakan, pemerintah kini sudah bisa mendapatkan data pembanding dari negara tujuan dengan bantuan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Dari hasil pemeriksaan awal terhadap sekitar 10 perusahaan besar, ditemukan indikasi kuat perbedaan harga yang sangat signifikan.
“Rata-rata itu yang dilaporkan setengah harganya dari harga yang di Amerika. Dan mereka ambil untungnya di perusahaan pertengahan di Singapura,” ucapnya.
Ia menegaskan praktik ini membuat Indonesia kehilangan penerimaan pajak secara besar-besaran, karena keuntungan utama justru “diparkir” di negara perantara yang pajaknya lebih kecil.
Purbaya menyebut pihaknya kini sedang menghitung dan menyiapkan langkah lanjutan, termasuk memastikan apakah data yang diperoleh dari luar negeri bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
“Studinya sudah clear. Saya sedang hitung apakah data itu yang di Amerika itu bisa dipakai di pengadilan atau tidak. Tapi paling enggak kita punya bukti awal,” katanya.
Selain membongkar dugaan manipulasi ekspor CPO, Purbaya juga mengumumkan langkah reformasi internal melalui rotasi besar-besaran pejabat Bea Cukai dan pajak.
Ia menyebut, Kementerian Keuangan telah mengganti sekitar 34 pejabat Bea Cukai di titik strategis yang dinilai rawan, sebagai bentuk “shock terapi” untuk memperbaiki kinerja dan menekan kebocoran.
“Cukai sudah kita umumkan minggu lalu. Kita ganti hampir 34 orang pejabat-pejabat Bea Cukai di tempat-tempat sentral,” ujarnya.
Purbaya juga mengatakan rotasi serupa akan dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, dengan rencana memindahkan sekitar 45–50 pegawai dari kantor-kantor yang dinilai “gemuk” ke wilayah yang lebih sepi.
Dalam rapat itu, Purbaya turut menyinggung adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan pegawai di wilayah Banjarmasin dan Lampung. Ia menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum.
“Saya akan mendampingi mereka terus secara hukum, tapi tidak akan intervensi hukum… Kalau salah ya bersalah,” tegasnya.
Di hadapan Komisi XI, Purbaya juga memaparkan bahwa penerimaan pajak pada Januari 2026 tumbuh 30,8 persen dibanding Januari tahun sebelumnya. Ia menyebut, jika tren itu terjaga, penerimaan pajak berpotensi melampaui target APBN 2026.
Namun ia mengingatkan capaian tersebut masih dipengaruhi banyak faktor, termasuk dampak restitusi pajak tahun sebelumnya yang mencapai Rp361 triliun.
Purbaya menegaskan, strategi pemerintah saat ini adalah mengejar target penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak maupun menambah jenis pajak baru.
Menurutnya, fokus utama adalah memperbaiki sistem, menutup kebocoran, serta memperkuat deteksi manipulasi seperti underinvoicing.
“Dengan langkah-langkah itu, tanpa menaikkan tarif pajak atau mengenakan pajak yang baru, kita bisa mendapatkan target yang disebutkan di APBN 2026,” ujarnya.
