Pati, Tuturpedia.com — Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Minggu (19/1/2026), menjerat Bupati Pati Sudewo. Penangkapan ini langsung menyedot perhatian publik, mengingat nama Sudewo sebelumnya sudah beberapa kali menjadi sorotan akibat kebijakan yang memicu penolakan warga.
KPK membenarkan telah mengamankan sejumlah pihak dalam OTT tersebut, termasuk kepala daerah. “Benar, KPK telah mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Pati,” ujar perwakilan KPK dalam keterangan resminya. Hingga kini, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif dan memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Sudewo diketahui menjalani pemeriksaan awal di wilayah Jawa Tengah sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta. Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara maupun dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi OTT tersebut.
Nama Sudewo sendiri bukan sosok baru di dunia politik nasional. Ia lahir di Pati dan memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil serta teknik pembangunan. Sebelum terjun penuh ke dunia politik, Sudewo sempat berkiprah di sektor konstruksi dan pekerjaan umum, yang kemudian menjadi modal penting dalam perjalanan kariernya.
Karier politik Sudewo terbilang panjang. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI sebelum akhirnya maju dalam kontestasi Pilkada Pati. Pada awal 2025, Sudewo resmi dilantik sebagai Bupati Pati. Namun, masa kepemimpinannya tidak berjalan mulus sejak awal.
Salah satu kebijakan yang paling menuai kontroversi adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut mencapai hingga 250 persen di beberapa wilayah. Kebijakan tersebut memicu gelombang protes dari masyarakat. Ribuan warga sempat merencanakan aksi demonstrasi besar-besaran dan bahkan muncul wacana pemakzulan terhadap Sudewo.
Situasi semakin memanas ketika beredar video pernyataan Sudewo yang dinilai menantang warga yang hendak berdemo. Pernyataan tersebut menuai kritik luas dan memperburuk hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Kini, OTT KPK menambah daftar panjang polemik yang melekat pada nama Sudewo. KPK menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai aturan. “Kami masih mendalami dan akan menyampaikan perkembangan secara terbuka setelah pemeriksaan awal selesai,” kata KPK.
Publik pun menanti kejelasan status hukum Sudewo dan dampak kasus ini terhadap roda pemerintahan di Kabupaten Pati. Pemerintah pusat dan DPRD setempat diharapkan segera mengambil langkah antisipatif agar pelayanan publik tetap berjalan normal di tengah proses hukum yang berlangsung.
