tuturpedia.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025.
Presiden menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris di BUMN sektor perbankan agar lebih ramping dan diisi oleh para profesional.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa arahan tersebut berasal dari Presiden.
“Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.
Airlangga menambahkan bahwa struktur baru ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank.
Selain itu, komposisi komisaris tetap mencakup unsur dari kementerian teknis terkait, contohnya pada BRI yang diwakili oleh kementerian teknis UMKM.
Tidak hanya fokus pada penyederhanaan struktur komisaris BUMN, kondisi nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Airlangga menegaskan bahwa meskipun rupiah mengalami fluktuasi, kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental tetap kuat.
“Ya rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi. Tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat,” ujarnya.
Airlangga menyebutkan beberapa faktor pendukung, seperti ekspor yang kuat, cadangan devisa yang solid, serta neraca perdagangan yang positif.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah dijalankan turut memberikan dampak positif terhadap ketahanan nilai tukar.
“Kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus.
Jadi dengan demikian fundamental kita bagus. Plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak ter-corner ke depan,” paparnya. (afp)
