Tuturpedia.com – Pada tahun 2023, Korea Selatan (Korsel) tercatat mengalami krisis demografi terparah sepanjang sejarah.
Dikutip Tuturpedia dari laman The Guardian, Kamis (9/5/2024), populasi Korea Selatan telah menyusut selama empat tahun berturut-turut setelah negara tetangganya, Jepang, melaporkan rekor penurunan populasi pada tahun lalu.
Menurut data awal dari Statistics Korea, jumlah rata-rata anak yang dimiliki seorang wanita Korea Selatan selama hidupnya turun menjadi 0,72, dari 0,78 pada tahun 2022.
Angka tersebut jauh di bawah rata-rata 2,1 anak yang dibutuhkan negara tersebut untuk mempertahankan jumlah penduduk saat ini yang mencapai 51 juta jiwa.
Kepala divisi sensus penduduk di Statistik Korea, Lim Young-il mengatakan kepada wartawan bahwa jumlah bayi baru lahir pada tahun 2023 adalah 230,000, angka ini 19,200 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengalami penurunan sebanyak 7.7%.
Depopulasi yang terjadi di Korea Selatan ini makin menjadi perhatian serius bagi pemerintah yang sedang bertugas. Pasalnya, jika tingkat kesuburan yang rendah terus berlanjut, populasi negara dengan ekonomi terbesar kelima di Asia ini diperkirakan akan berkurang setengahnya menjadi 26,8 juta pada tahun 2100.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Korea Selatan telah menginvestasikan lebih dari 360 triliun won ($270 miliar) dalam program-program yang mendorong pasangan untuk memiliki lebih banyak anak, termasuk subsidi tunai, layanan pengasuhan anak, dan dukungan untuk pengobatan ketidaksuburan.
Namun, bujukan finansial dan lainnya gagal meyakinkan pasangan yang menyebut meroketnya biaya pengasuhan anak dan harga properti, kurangnya pekerjaan bergaji tinggi dan sistem pendidikan yang ketat di negara ini sebagai hambatan untuk memiliki keluarga yang lebih besar.
Korsel Ingin buat Kementerian Baru
Melihat upaya pemberian bantuan biaya kepada bayi yang baru lahir gagal, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol berupaya untuk segera membentuk kementerian baru yang difokuskan untuk mengatasi depopulasi di negaranya.
“Saya meminta kerja sama parlemen untuk merevisi organisasi pemerintah untuk membentuk kementerian perencanaan penanggulangan angka kelahiran rendah,” ucap Yoon Suk Yeol dalam pidato langsung di depan negara.
Presiden Yoon berharap dengan adanya upaya ini, dapat mendorong perempuan untuk memiliki lebih banyak anak dan menjaga stabilitas populasi.***
Penulis: Anna Novita Rachim.
Editor: Annisaa Rahmah.
