Tuturpedia.com — Di tengah perayaan Natal Nasional 2025, Presiden Prabowo Subianto melempar pernyataan yang menarik perhatian publik: menurutnya, masyarakat Indonesia adalah yang “paling bahagia di dunia”. Pernyataan itu ia sampaikan di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, pada 5 Januari 2026, saat menyampaikan sambutan di depan ribuan jemaat dan tokoh agama.
Prabowo merujuk sebuah survei global yang disebutkannya melibatkan “hampir 200 negara” dan dilakukan oleh lembaga internasional seperti Harvard University serta Gallup, meskipun survei tersebut sebenarnya adalah studi Global Flourishing Study yang dibangun di atas konsep
tumbuh dan bermakna dalam hidup, bukan ukuran kebahagiaan semata.
“Dari hampir 200 negara, mereka yang ketika ditanya menjawab mereka bahagia, yang paling nomor satu di dunia adalah bangsa Indonesia,” ujar Prabowo, yang mengaku terharu sekaligus “bingung” dengan hasil itu.
Namun, klaim “paling bahagia di dunia” itu langsung memicu pertanyaan: apakah kebahagiaan memang setinggi itu? Survei yang digunakan Prabowo memang menempatkan Indonesia di peringkat atas dalam beberapa dimensi tertentu, seperti kepuasan hidup, hubungan sosial, dan makna hidup tetapi cakupan penelitian itu terbatas pada 23 negara dan teritori, serta *tidak mencakup semua aspek kehidupan termasuk ekonomi atau kesehatan finansial.
Survei dan Interpretasi: Tidak Sekadar Senyum di Wajah
Studi Global Flourishing mengukur bukan hanya perasaan bahagia, tapi juga kesehatan mental, makna hidup, karakter pribadi, serta hubungan sosial. Dalam konteks itu, Indonesia memang mencatat skor tinggi dalam dimensi sosial, sesuatu yang banyak peneliti kaitkan dengan kuatnya jaringan gotong royong, solidaritas dan kebiasaan saling bantu antarwarga.
Namun sejumlah indikator lain yang menjadi cerminan kualitas hidup secara menyeluruh, seperti stabilitas ekonomi atau keamanan finansial, justru menunjukkan gambaran yang lebih kompleks: Indonesia tidak berada di posisi atas dalam ukuran tersebut.
Pakar sosiologi juga menyoroti bahwa apa yang disebut Prabowo sebagai “kebahagiaan” bukan semata hasil kerja pemerintah. Menurut Rakhmat Hidayat, sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, nilai-nilai sosial seperti tepo seliro dan solidaritas antarwarga yang kuat adalah bagian dari budaya panjang Indonesia, warisan nenek moyang yang terus dipelihara oleh masyarakat sendiri, bukan karena inisiasi yang sepenuhnya datang dari kebijakan negara.
Hal ini tercermin secara nyata ketika warga Indonesia menghadapi bencana atau kesulitan sehari-hari: jaringan bantuan lokal, musyawarah kampung dan relawan spontan sering muncul lebih dulu sebelum respon formal pemerintah tiba.
Namun tidak semua sepakat bahwa kebahagiaan itu menggambarkan kesejahteraan umum. Beberapa peneliti dan pengamat sosial menilai bahwa indikator sejati kualitas hidup masih belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam aspek pendapatan, pekerjaan, dan kebebasan memilih yang merupakan elemen penting dalam laporan kebahagiaan dunia versi PBB atau World Happiness Report.
Pemerintah dan Realitas: Saling Melengkapi atau Berseberangan?
Pernyataan Prabowo memicu perdebatan yang lebih luas: apakah kebahagiaan masyarakat Indonesia merupakan cerminan keberhasilan kebijakan pemerintah, atau justru bukti kekuatan masyarakat itu sendiri yang mampu bertahan dan tetap optimistis meskipun tantangan struktural masih ada.
Menurut pengamat komunikasi politik, ada baiknya pemerintah tidak hanya memanfaatkan angka survei sebagai sarana public relations, tetapi juga memperhatikan dimensi lain yang lebih teknis dalam memperbaiki kualitas hidup warga.
Apa pun interpretasinya, pernyataan Prabowo ini membuka ruang diskusi yang luas: tentang arti kebahagiaan sejati, peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan bagaimana masyarakat Indonesia memaknai hidup mereka di tengah berbagai realitas sosial dan ekonomi.***
