Tuturpedia.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan anggota DPR dan DPRD yang diduga bermain judi online (judol).
Dikutip Tuturpedia.com, Kamis (27/6/2024), hal ini disampaikan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja Komisi III DPR, Rabu (26/6/2024).
Mulanya, Aboe Bakar Al Habsyi menyinggung soal transaksi judi online yang mencapai 600 triliun.
Ia juga sempat mempertanyakan apakah ada oknum pejabat yang ikut terlibat dalam judi online ini, termasuk di antaranya ialah anggota legislatif, eksekutif bahkan hingga yudikatif.
“Demikian besarnya transaksi apa memang judi online ini, ada backingan-nya enggak atau ada indikasi enggak oknum pejabat yang jadi backing judi online?” tanya Aboe Bakar.
Aboe Bakar meminta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana untuk transparan menunjukkan data mengenai pejabat yang bermain judol.
“Apa ada indikasi yang lain seperti yang ditanya tadi oleh Habiburokhman juga menarik, apakah ada juga anggota legislatif, yudikatif, eksekutif yang bermain di judi online ini. Saya pikir transparan aja Pak mumpung di meja parlemen,” lanjutnya.
Menurut Ivan Yustiavandana ada lebih dari 1.000 orang pejabat legislatif di lingkungan DPR, DPRD, dan kesekjenan diduga bermain jugi online.
“Pertanyaan apakah profesi ini, kita bicara profesi, ya, seperti Pak Habiburokhman tadi apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang,” ungkap Ivan.
Sementara itu, terkait data ini, Habiburokhman selaku Wakil Ketua Anggota DPR RI Komisi III menyampaikan agar data temuan PPATK Ini diserahkan kepada MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan.
“Kita minta tolong dikasih aja ke MKD, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti,” kata Habiburokhman.
Lebih lanjut, Ivan mengungkap bahwa dirinya akan mengirim surat terkait 1.000 orang anggota DPR, DPRD, dan sekretariat kesekjenan yang terlibat judi online dengan transaksi lebih dari 63.000 transaksi.
“Nanti akan kami kirim surat, jadi ada lebih dari 1.000 orang itu, apa DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu,” imbuh Ivan.
Sementara itu, perputaran uang judol yang dilakukan oleh DPR, DPRD, dan kesekjenan ini bahkan mencapai ratusan miliar.
“Jadi kalau dilihat dari dari perputarannya sampai ratusan miliar juga,” beber Ivan.
Sementara itu, menurut Muhammad Nasir Djamil selaku anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, meminta untuk PPATK mengungkapkan temuan semua lembaga yang terlibat judi online.
“Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan, eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya enggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana di sana? Di eksekutif, di yudikatif, jangan-jangan sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah DPR saja,” ucap Nasir Djamil.***
Penulis: Niawati.
Editor: Annisaa Rahmah.
