Jakarta, Tuturpedia.com — Isu seputar harga LPG 3 kg kembali mencuat setelah muncul perbedaan pernyataan antar pejabat pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyinggung bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa salah membaca data mengenai harga asli gas melon bersubsidi tersebut.
Menurut Bahlil, kesalahan itu mungkin terjadi bukan karena kelalaian, melainkan karena Purbaya belum mendapatkan penjelasan detail dari tim teknis maupun direktorat jenderal terkait di lingkup Kementerian ESDM.
“Barangkali beliau belum mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari tim, jadi terlihat seperti salah membaca data,” kata Bahlil dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Respons Purbaya: “Mungkin Pak Bahlil Betul”
Menanggapi hal itu, Purbaya Yudhi Sadewa tidak lantas membantah keras. Ia mengaku terbuka atas perbedaan pandangan tersebut. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan jika memang ada perbedaan cara membaca dan menyajikan data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
“Angka itu diperoleh dari staf saya. Saya sedang pelajari lagi datanya. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa,” ujar Purbaya saat kunjungan kerja di Kudus.
Purbaya menegaskan, perbedaan data bukan berarti ada pertentangan mendasar. Menurutnya, pada akhirnya angka yang digunakan pemerintah harus sama, karena basis perhitungannya tetap dari alokasi anggaran yang sama.
“Basis uangnya kan itu-itu saja, jadi mestinya hasil akhirnya sama,” lanjutnya.
Data yang Dipersoalkan
Purbaya sebelumnya menyampaikan bahwa harga asli LPG 3 kg tanpa subsidi berada di kisaran Rp42.750 per tabung. Angka ini kemudian dipotong dengan subsidi dari pemerintah sebesar Rp30.000 per tabung. Dengan begitu, masyarakat hanya perlu membayar Rp12.750 per tabung LPG 3 kg.
Angka inilah yang kemudian dipersoalkan. Menurut Bahlil, ada kemungkinan Purbaya salah memahami detail harga, sebab data resmi dari Kementerian ESDM bisa jadi memiliki pendekatan berbeda dalam menghitung harga keekonomian LPG.
Perbedaan Pandangan Antar Kementerian
Perbedaan tafsir data antar lembaga pemerintah memang bukan hal baru. Dalam konteks LPG bersubsidi, data biasanya dihitung berdasarkan harga keekonomian, biaya distribusi, hingga komponen subsidi yang dialokasikan melalui APBN.
Kementerian Keuangan tentu melihat dari sisi anggaran dan subsidi fiskal, sementara Kementerian ESDM meninjau dari sisi keekonomian energi dan harga pasar internasional. Tidak heran jika muncul perbedaan angka ketika data dipaparkan di forum yang berbeda.
Dampak Polemik ke Publik
Meski perbedaan data ini masih dalam ranah internal pemerintah, isu ini sudah terlanjur menyedot perhatian publik. LPG 3 kg adalah kebutuhan pokok masyarakat kecil, sehingga setiap pernyataan terkait harga langsung menjadi sorotan.
Apalagi, isu harga energi sangat sensitif di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. Masyarakat berharap polemik ini tidak menimbulkan kebingungan baru, terutama bagi kalangan bawah yang sangat bergantung pada LPG 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari.
Transparansi Data Jadi Kunci
Ekonom menilai, perbedaan tafsir antar kementerian sebenarnya bisa dihindari jika data publik disajikan dengan lebih transparan dan seragam. Data mengenai harga keekonomian LPG dan jumlah subsidi sebaiknya diumumkan secara berkala agar masyarakat memahami alur kebijakan pemerintah.
Selain itu, konsistensi data antar lembaga penting untuk menghindari polemik serupa di masa mendatang. Dengan begitu, kebijakan subsidi bisa tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan polemik politik.
Polemik harga LPG 3 kg ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian masih perlu diperkuat, terutama dalam isu sensitif seperti subsidi energi.
Meski ada perbedaan pendapat, baik Bahlil maupun Purbaya sama-sama menekankan pentingnya melihat kembali data secara objektif. Pada akhirnya, masyarakat menunggu kepastian agar harga LPG 3 kg tetap stabil dan subsidi benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.
Penulis: Permadani T. || Editor: Permadani T.
