Tuturpedia.com – Pemimpin Partai Buruh yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris terbaru, Keir Starmer diperkirakan akan membatalkan upaya mereka untuk menunda keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perangnya di Gaza.
Diketahui tuduhan yang diajukan terhadap Netanyahu dan Gallant oleh ICC termasuk menyebabkan pemusnahan, menggunakan kelaparan sebagai metode perang dengan menolak pasokan bantuan kemanusiaan dan dengan sengaja menargetkan warga sipil dalam konflik.
Pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa partai tersebut terus percaya bahwa ICC yang berbasis di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Gaza. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan pernyataan Inggris sebelumnya yang mengatakan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel.
Selain itu, Pemerintahan Inggris juga mengatakan jika Kementerian Luar Negeri menyampaikan pihak berwenang Palestina tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel berdasarkan perjanjian Oslo dan akibatnya mereka tidak dapat mengalihkan yurisdiksi ke ICC.
Kemungkinan ini terjadi ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dia yakin orang-orang Palestina memiliki hak yang tidak dapat disangkal atas negara Palestina.
Starmer berbicara dengan Abbas pada hari Minggu (7/7/2024) tentang penderitaan yang berkelanjutan dan banyaknya korban jiwa di Gaza.
Selain itu, Starmer juga diketahui melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Netanyahu. PM Inggris terbaru tersebut menguraikan kebutuhan yang jelas dan mendesak untuk gencatan senjata di Gaza.
Inggris akan Tinjau Ulang Isu Palestina
David Lammy, selaku Menteri Luar Negeri mengatakan minggu ini dia akan mulai meninjau isu-isu seperti pendanaan masa depan untuk badan bantuan Palestina Unrwa. Hal ini merupakan sebuah keputusan yang ditolak oleh pemerintah Konservatif dan makin banyaknya anggota parlemen dan politisi menunjukkan dukungan mereka terhadap Gaza.
Inggris sekarang menjadi salah satu dari sedikit negara yang menolaknya dana ke Unrwa setelah ada klaim bahwa belasan stafnya mungkin terlibat dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Pendanaan Inggris untuk Unrwa seharusnya dimulai kembali pada bulan Mei, namun pemerintah Konservatif mengatakan akan menunggu sampai hasil penyelidikan PBB.***
Penulis: Anna Novita Rachim.
Editor: Annisaa Rahmah.
