Kuningan, Tuturpedia.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana proyek panas bumi (geothermal) di kawasan kaki Gunung Ciremai. Perlindungan sumber mata air dan keselamatan lingkungan menjadi alasan utama sikap politik tersebut.
Penolakan itu ditegaskan dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PKB Kuningan yang digelar di Mayang Catering, Ciporang, Kuningan, Sabtu (10/10/2026). Keputusan tersebut disebut sebagai hasil kesepakatan peserta musyawarah, sekaligus sikap resmi organisasi.
Ketua DPC PKB Kuningan, Drs. H. Ujang Kosasih, menegaskan bahwa partainya tidak menyetujui rencana geothermal di wilayah Kabupaten Kuningan karena mempertimbangkan potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Telah disepakati oleh jajaran peserta musyawarah cabang bahwa PKB secara institusional menolak geothermal di Kabupaten Kuningan,” tegas Ujang seusai Muskercab.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari potensi keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan risiko yang mungkin ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.
Ia mengutip prinsip yang disampaikan kalangan kiai Dewan Syuro bahwa mencegah kemudaratan lebih utama daripada mengambil keuntungan.
“Kalo istilah bapak-bapak Kiai Dewan Syuro itu, mencegah kemadaratan lebih utama daripada mengambil keuntungan,” imbuhnya.
Gunung Ciremai dan Ancaman terhadap Sumber Air
Salah satu persoalan utama yang disoroti PKB Kuningan adalah keberlanjutan sumber mata air Gunung Ciremai. Selama ini, kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu sumber penting bagi ketersediaan air masyarakat di Kabupaten Kuningan.
Ujang mempertanyakan jaminan ketersediaan air bersih apabila proyek geothermal benar-benar dilaksanakan. Menurutnya, potensi dampak terhadap debit air harus menjadi pertimbangan serius sebelum ada keputusan mengenai kelanjutan proyek.
“Seperti yang kita tahu bahwa Kuningan hari ini Alhamdulillah airnya masih melimpah. Apakah dengan geothermal itu air tersebut akan bertahan untuk masyarakat? Perkiraan kita itu akan mengurangi debit air yang ada di Gunung Ciremai. Kemudian dampak lain insyaallah kita akan ekspose kepada masyarakat,” tegas Ujang.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bagi PKB Kuningan, persoalan geothermal bukan semata-mata tentang pemanfaatan energi, melainkan juga menyangkut keberlanjutan sumber daya alam yang menopang kehidupan warga.
Meski demikian, dugaan mengenai penurunan debit air tersebut perlu diuji melalui kajian lingkungan dan hidrologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian dampak proyek harus didasarkan pada data ilmiah yang terbuka dan dapat diperiksa publik.
PKB Klaim Menjawab Keresahan Masyarakat
Sikap resmi DPC PKB Kuningan itu mendapat apresiasi dari kadernya, Imah Winarto, yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan. Ia menilai keputusan tersebut sejalan dengan keresahan masyarakat terhadap wacana proyek geothermal yang masih menuai pro dan kontra.
Menurut Imah, kesepakatan penolakan tersebut melibatkan jajaran DPC hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) PKB di Kabupaten Kuningan.
“Ini telah menjadi kesepakatan bulat seluruh pengurus DPC, PAC PKB Kuningan, bahwa ada partai yang berani mengambil sikap bahwa kebermanfaatan rakyat jauh lebih penting dibandingkan proyek yang nantinya akan meninggalkan risiko untuk masyarakat Kabupaten Kuningan,” tandasnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penolakan PKB tidak hanya diarahkan pada rencana pembangunan proyek, tetapi juga pada pentingnya memastikan masyarakat tidak menanggung risiko lingkungan yang belum terukur secara transparan.
Transparansi dan Perlindungan Warga Harus Diutamakan
Penolakan PKB Kuningan menambah perhatian publik terhadap rencana geothermal di kawasan kaki Gunung Ciremai. Dalam situasi ketika kepentingan energi, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat berpotensi berhadapan, keterbukaan informasi serta pelibatan warga menjadi hal yang penting.
Kajian dampak lingkungan, potensi gangguan terhadap sumber air, lokasi kegiatan, serta konsekuensi bagi pertanian dan kehidupan warga perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan, memperoleh informasi yang utuh, dan mempertanyakan risiko yang mungkin muncul.
Bagi PKB Kuningan, keberlanjutan sumber air dan perlindungan masyarakat menjadi dasar penolakan terhadap wacana geothermal tersebut.
Sikap itu kini menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa depan kawasan Gunung Ciremai: bagaimana kebutuhan energi dikembangkan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat atas sumber air yang menjadi penopang kehidupan mereka.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
