Semarang, Tuturpedia.com – Buntut keluarnya status tanggap darurat bencana banjir di sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng), Pemprov Jateng mengimbau warganya meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
Kesembilan daerah tersebut meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Kota Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara, dan Grobogan.
Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem masih mungkin terjadi sampai Rabu, 20 Maret 2024 mendatang. Setelah itu, diperkirakan baru mengalami tren penurunan curah hujan. Adapun masa peralihan (pancaroba) baru akan dimulai pada bulan April-Mei.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan, Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang rawan bencana. Berdasarkan laporan BMKG Jateng, tercatat sejak Januari hingga 14 Maret 2024, telah ada 134 kejadian bencana, yang meliputi 61 angin kencang, 53 banjir, 18 tanah longsor, dan 2 kebakaran permukiman/gedung.
Atas rentetan bencana tersebut, telah menyebabkan sebanyak 226.601 jiwa terdampak, 36.086 jiwa mengungsi, dan 15 korban meninggal dunia.
“Termasuk kemarin banjir di Kabupaten Pekalongan yang menyebabkan dua orang meninggal,” ucap Nana usai Rapat Koordinasi Kebencanaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 18 Maret 2024.
Nana menambahkan, dalam kurun waktu 1 minggu terakhir (8-14 Maret 2024) telah terjadi sebanyak 30 di kejadian bencana besar di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada kurun waktu tersebut tercatat sebanyak 14 kejadian banjir dan 16 kejadian angin kencang yang tersebar di 20 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.
Kejadian banjir yang menonjol meliputi Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.
Adanya cuaca ekstrem akhir-akhir ini, kata Nana, telah mengakibatkan meningkatnya kejadian bencana secara signifikan.
Lebih lanjut, dalam upaya penanggulangan bencana, Pemprov Jateng telah menerbitkan beberapa regulasi, memberikan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Selain itu, juga menggandeng stakeholder terkait untuk memberikan bantuan dalam berbagai bentuk baik berupa dukungan personel, peralatan, maupun logistik.
“Menghadapi bencana, tentu kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Tengah tidak mampu bekerja sendiri, namun membutuhkan bantuan dari Pusat,” jelas Nana.
Untuk diketahui, bantuan dari BNPB antara lain peningkatan alokasi anggaran, dukungan peralatan, penguatan sumber daya, penguatan infrastruktur, dan langkah-langkah pemulihan pasca bencana.
Sementara itu, BMKG dapat membantu rekayasa cuaca (TMC/teknologi modifikasi cuaca) untuk mengurangi curah hujan dapat dikendalikan, sehingga meminimalisasi risiko terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.
Kemudian bupati/wali kota agar melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana, penanganan darurat bencana, serta perencanaan rehabilitasi bencana.
“Kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Kami juga sudah menyiapkan untuk evakuasi, posko kesehatan kami standby terus dan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tanggul-tanggul yang ada akan dievaluasi dan secara bertahap akan melakukan perbaikan,” ucapnya.
Sementra itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyebut, ada sembilan daerah yang sudah ditetapkan statusnya menjadi tanggap darurat. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, BNPB langsung memberikan bantuan dasar dari para penyintas bencana.
Bantuan yang diberikan berupa peralatan penanggulangan bencana, dapur umum, maupun anggaran operasional untuk tanggap darurat.
Selain itu, akan ada transisi tanggap darurat. Di mana ada beberapa daerah yang harus merelokasi masyarakat yang terdampak bencana.
“Setelah itu, ada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan rumah warga yang rusak diperbaiki,” tutupnya.***
Kontributor Kota Semarang: Rizal Akbar.
Editor: Annisaa Rahmah.
