Tuturpedia.com – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menanggapi perihal rencana halalbihalal yang digelar oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS direncanakan akan mengadakan halalbihalal dengan mengundang seluruh peserta Pilpres 2024 bersama partai politik dalam Pemilu 2024 pada Sabtu (27/4/2024) di DPP PKS, Jakarta Selatan.
Dengan begitu, PKS juga mengundang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selaku presiden dan wakil presiden terpilih.
“Rekan-rekan mentradisikan kompetisi pilpres, pileg, dan kompetisi yang lain berakhir dengan silaturahim dan itu sudah dibuktikan kehadiran Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Pas setelah KPU secara konstitusional menjalankan tugasnya menetapkan surat keputusan Pak Prabowo presiden terpilih,” ucap Waketum PKB, Jazilul Fawaid di Gedung DPR RI, Jumat (26/4/2024).
Menurut Jazilul, penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ini menandakan selesainya proses politik konstitusional.
“Namun tentu pasca-pemilu ini harus adem, harus sejuk, nah itu satu pikiran antara Pak Prabowo dan Pak Muhaimin bahwa pasca-pilpres keadaan harus sejuk karena masyarakat juga harus kembali bekerja seperti semula,” ujar Jazilul.
Sementara itu, saat ditanya pertimbangan PKB bergabung koalisi Prabowo-Gibran, Wakil Ketua Umum MPR ini mengatakan bahwa proses masih panjang.
“Ya kan Pak Prabowo presiden terpilih, ada proses, ada momentum, dan ada tahapan. Ketika Pak Prabowo sudah dilantik dan beliau menjadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat pembantunya, mungkin di situ akan lebih clear,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jazilul menuturkan pertemuan antara Muhaimin Iskandar dan Prabowo pada Rabu (24/4/2024) tidak ada pembahasan terkait kursi menteri. Yang mana, dirinya menyatakan bahwa PKB sejak dahulu tak pernah bahas terkait persyaratan pembagian kursi di pemerintahan.
“Tidak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri dan dari dulu PKB setiap koalisi juga tidak pernah membahas syarat dan bagi-bagi kursi,” tuturnya.
“Jadi hanya menyamakan kira-kira tantangan ke depannya ini dan kita harus bersama-sama menghadapinya, kondisi ekonomi yang berat, kondisi perubahan global yang berat,” sambungnya.
PKB Ajukan Nama untuk Isi Kabinet?
Jazilul Fawaid menegaskan bahwa PKB belum berpikir terkait pengajuan nama untuk berperan dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Hal itu menurutnya menjadi hak prerogatif Prabowo bila nanti sudah dilantik sebagai Presiden RI pada Minggu, 20 Oktober 2024 mendatang.
“Kita belum berpikir sampai ke sana, PKB berpikir secara konstitusi saja bahwa nanti setelah Pak Prabowo dilantik, memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya dan PKB akan menghormati hak itu untuk digunakan oleh Pak Prabowo sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk partai,” ungkapnya.***
Penulis: Annisaa Rahmah.
