Blora, Tuturpedia.com – Gelombang kritik terhadap penanganan dugaan kasus di salah satu SMP Negeri di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terus menguat. Kali ini, Front Blora Selatan (FBS) secara tegas menolak isi berita acara klarifikasi yang dikeluarkan pihak sekolah, yang dinilai tidak transparan dan justru mengaburkan pokok persoalan. Kamis, (09/04/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, Front Blora Selatan menilai dokumen resmi tersebut gagal menjawab keresahan publik. Alih-alih mengungkap secara jelas dugaan komunikasi tidak pantas antara oknum guru dan murid melalui media digital, berita acara tersebut justru dinilai menghindari inti persoalan.
“Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan, bukan narasi yang terkesan meredam situasi,” tegas Exy Wijaya, salah satu pentolan Front Blora Selatan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada isi dokumen yang memuat keterangan lain yang tak kalah sensitif. Dalam berita acara tersebut disebutkan adanya tindakan seorang guru yang meminta siswi membuka jilbab dengan alasan tertentu. Menurut Front Blora Selatan, hal ini tetap merupakan tindakan yang menyentuh ranah privat dan harus ditangani dengan sangat hati-hati, mengingat posisi murid yang rentan dalam relasi kuasa di lingkungan sekolah.
Lebih jauh, mereka menilai arah klarifikasi cenderung berfokus pada upaya “meluruskan” informasi yang beredar, bukan membuka fakta secara menyeluruh. Hal ini memunculkan kesan bahwa klarifikasi dilakukan untuk meredam kegaduhan, bukan mencari kebenaran yang utuh.
“Pendekatan seperti ini berbahaya dalam perspektif perlindungan anak. Ketika substansi tidak disentuh, maka potensi ketidakadilan semakin besar,” lanjutnya.
Front Blora Selatan juga menyoroti minimnya perspektif perlindungan korban dalam dokumen tersebut. Tidak terlihat adanya langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan terhadap murid yang diduga terdampak, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa aspek keselamatan anak belum menjadi prioritas utama.
Menurut mereka, menjaga kondusivitas tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup-nutupi fakta. Transparansi dan keberanian mengungkap kebenaran justru menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
“Sekolah bukan hanya bertugas menjaga nama baik, tetapi juga memastikan setiap anak merasa aman. Jika klarifikasi justru menimbulkan kebingungan, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Front Blora Selatan pun mendesak agar penanganan kasus ini dilakukan secara terbuka, profesional, dan berorientasi pada perlindungan anak, bukan sekadar penyelesaian administratif.
