Indeks

Penjelasan Anies tentang Oposisi dalam Demokrasi: Penting Menciptakan Ruang untuk Berdebat

Anies bicara tentang oposisi pemerintah untuk berpendapat dalam suatu kebijakan. Foto: Tangkapan Layar YouTube Total Politik
Anies bicara tentang oposisi pemerintah untuk berpendapat dalam suatu kebijakan. Foto: Tangkapan Layar YouTube Total Politik

Tuturpedia.comAnies Baswedan, calon presiden 2024 nomor urut 1, membagi pendapatnya tentang oposisi dalam demokrasi.

Menurut Anies, ada poin penting mengapa pihak oposisi harus ada dalam demokrasi.

Penjelasan tersebut dipaparkan Anies melalui diskusi terbuka #DesakAnies yang diadakan bersama Total Politik dan Ubah Bareng secara live di YouTube Total Politik pada Sabtu, 23 Desember 2023.

Dikutip oleh Tuturpedia.com melalui YouTube Total Politik bertajuk “Anies Didesak Jawab Tudingan Politik Identitas, LGBT, Ganja Medis, dan Ajakan Cawapres Prabowo Part 1,” Anies menjelaskan sebagai pembuka diskusi, bahwa oposisi yang sehat adalah oposisi yang memiliki ruang untuk mengambil posisi berdebat.

Ruang perdebatan itu pun harus dari pemerintah yang menyediakan, sebelum menetapkan berbagai keputusan.

“Menurut saya, adanya oposisi yang sehat itu bukan soal besar kecilnya, tapi ada ruang bagi oposisi untuk mengambil posisi berdebat. Dikasih ruang itu,” jelas Anies.

Bagi Anies, perdebatan dengan oposisi ini penting dalam merumuskan suatu kebijakan, agar kebijakan tersebut bisa ditetapkan dengan sudut pandang yang lebih tajam dan terorientasi.

“Oposisi itu bukan kemudian mengira oposisi lebih kuat. Ya kalau oposisi lebih kuat, kita enggak bisa jalani program kita, dong. Betul, tapi perdebatan itu perlu, karena perdebatan itu membuat kami yang harus menyusun kebijakan itu, membuat koreksi, agar improve. Kenapa? Kan, dapat sanggahan. Kalau ide dapat sanggahan, ide itu bisa jadi lebih tajam dan itu dari oposisi,” terangnya.

Hal yang selama ini Anies perhatikan dari pemerintah adalah kebijakan-kebijakan yang diputuskan tanpa melibatkan diskusi terbuka, khususnya dengan pihak oposisi ini.

Contoh yang ia sebutkan adalah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan omnibus law.

Ia menyebutkan bahwa kedua kebijakan tersebut ditetapkan tanpa ada diskusi dan perdebatan terbuka dengan pihak oposisi atau masyarakat luas.

“Saya beri contoh pengambilan keputusan mengenai IKN, pengambilan keputusan mengenai omnibus law. Itu prosesnya meniadakan perdebatan seakan-akan karena oposisinya kecil, lalu dilewatin begitu saja,” sebutnya.

Inilah yang ingin Anies koreksi dalam pemerintah pada visi misinya sebagai presiden. Ia berharap agar ruang untuk segala pihak terjaga dengan setara. Mulai dari pemerintah yang membuat gagasan, pihak yang sepakat dengan kebijakan, sampai pihak oposisi yang perlu menyampaikan pemikirannya.

“Perdebatan yang minim dan ruang partisipasi publik yang otomatis minim. Menurut saya, itu yang harus dikoreksi,” tandasnya.***

Penulis: Ainusshoffa Rahmatiah

Editor: Annisaa Rahmah

Exit mobile version