Semarang, Tuturpedia.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menerbitkan sebanyak 43.569 perizinan di berbagai sektor sepanjang tahun 2023.
Jumlah tersebut mengalami lonjakan tajam dibanding tahun sebelumnya (2022) yang hanya mencapai 28.511 perizinan.
Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah sendiri dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP.
Perizinan diproses setelah ada rekomendasi teknis dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dalam ruang lingkup Pemprov Jateng.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan, pelayanan perizinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 lalu masuk ke dalam kategori sangat baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali pelayanannya agar menjadi semakin baik.
Hal tersebut ia sampaikan usai rapat evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 18 Januari 2024.
“Hasil penilaian pelayanan terhadap masyarakat kita di tahun 2023 mencapai 94. Ini penilaian dari pusat, ini menunjukkan pelayanan yang kita lakukan dalam kategori sangat baik,” ucap Nana.
Selama tahun 2023, kata Nana, Pemprov Jateng sudah melayani perizinan melalui proses digitalisasi, baik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) ataupun lewat Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng).
Pada kesempatan itu, Nana meminta pada OPD agar terus dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait dengan permasalahan perizinan yang dihadapi.
Lebih lanjut, Nana berpesan jika ada hal-hal menyangkut ranah hukum agar segera dilaporkan secara berjenjang dan diselesaikan dengan baik.
“Kita sudah berkomitmen akan memberikan pelayanan perizinan ke depan lebih baik. Kita akan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, kemudian ikhlas dan bertanggung jawab,” tutur Nana.
Di lain sisi, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Salina Rosellasari membeberkan, bahwa dari 43.569 yang masuk ke Pemprov Jateng selama 2023, yang paling banyak adalah dari sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hingga mencapai 28.578 perizinan.
Kemudian disusul kelautan dan perikanan mencapai 6.992 perizinan dan ketenagakerjaan mencapai 1.970 perizinan.
Dari seluruh perizinan yang masuk, mayoritas lewat sistem OSS-RBA, dengan jumlah mencapai 40.910 perizinan.***
Kontributor Kota Semarang: Rizal Akbar
Editor: Annisaa Rahmah
