banner 728x250
News  

Pemprov Jateng Dorong Penerapan Kebijakan Ekonomi Hijau untuk Kelola SDA Berkelanjutan

Pemprov Jateng dorong penerapan kebijakan dan inovasi ekonomi hijau. Foto: IstimewaPemprov Jateng dorong penerapan kebijakan dan inovasi ekonomi hijau. Foto: Istimewa
Pemprov Jateng dorong penerapan kebijakan dan inovasi ekonomi hijau. Foto: Istimewa
banner 120x600
banner 468x60

Tuturpedia.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mendorong komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan kebijakan dan inovasi menuju ekonomi hijau.

Hal tersebut disampaikan oleh Sumarno selaku Sekretaris Daerah Jateng setelah upacara peringatan ke-28 Hari Otonomi Daerah (Otda) bertema ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’ di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (25/4/2024).

“Tema ini sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jateng untuk menuju ekonomi hijau,” ucap Sumarno.

Sumarno berharap, momentum Hari Otda itu menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah.

Maka dari itu, dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan sisi lingkungan.

“Termasuk di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah yang begitu berat bebannya, ini adalah salah satu dampak lingkungan, karena kurang memperhatikan ekonomi hijau,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan jika kondisi tersebut butuh kebijakan dan terobosan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Karena tak sedikit kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan di pemerintah daerah maupun pusat.

“Kami berharap di Hari Otonomi Daerah ini, komitmen dan ketegasan bersama menegakan perda, peraturan tata ruang dan wilayah dan sebagainya,” tutur Sumarno.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan dalam sambutan tertulis mengenai ekonomi hijau, kebijakan desentralisasi memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) secara lebih efisien dan berkelanjutan.

“Seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata,” jelas Tito.

Menurutnya, perjalanan otonomi daerah sudah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan sejumlah terobosan kebijakan yang bermanfaat.***

Penulis: Annisaa Rahmah.