Semarang, Tuturpedia.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menjalin kerja sama dan mengupayakan sinergitas dengan Ombudsman RI guna peningkatan standar pelayanan publik di Jawa Tengah.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, saat menerima kunjungan dari Pimpinan Ombudsman RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (28/12/2023) menilai sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Ombudsman RI begitu penting untuk memaksimalkan pelayanan penuh pada masyarakat.
“Penugasan kita adalah amanah untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya,” ucap Pj Gubernur Jateng, Nana.
Nana pun memberi apresiasi kepada Ombudsman RI yang sukses melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik.
Serta memberikan masukan yang baik guna mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Nana berharap, pelayanan kepada masyarakat ini terus dikembangkan menjadi semakin inovatif, sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, berkualitas, terjangkau, dan terukur.
“Apalagi sekarang eranya digital dan terkoneksi dengan (pemerintah) pusat,” ujar Nana.
Di sisi lain, anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa kinerja pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah telah masuk ke kategori warna hijau sejak tahun 2022.
Kinerja tersebut terus dipertahankan di tahun 2023, yang mana sudah sesuai dengan hasil penilaian Ombudsman RI yang rilis pada 18 Desember 2023.
Yang lebih membanggakan, bukan hanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah saja yang mencapai target tersebut, tapi semua kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2023 ini juga sudah hijau.
Salah satunya Kabupaten Purworejo, yang di tahun sebelumnya masih kuning, sudah terpantau naik tingkat menjadi warna hijau pada tahun 2023.
“Ini adalah barometer dari kinerja dan kualitas pelayanan publik. Pemprov Jateng sangat konstruktif sehingga perlu ditingkatkan. Tentu kita harapkan di bawah kepempimpinan Pj Gubernur ini akan terus makin bagus, makin tebal hijaunya,” kata Robert.
Robert menjelaskan, Ombudsman RI dan pemerintah daerah mempunyai kesamaan untuk bekerja demi perbaikan, khususnya pelayanan publik.
Maka dari itu, komunikasi, sinergi, dan kolaborasi ini menjadi sangat penting. Sebab, Ombudsman tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi pelayanan publik. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinilai mampu menyelesaikan permasalahan di sejumlah bidang.
Lebih lanjut, Robert menuturkan, pelayanan publik di Jawa Tengah jika dilihat dari sisi pemenuhan atas standar pelayanan, sudah dalam level yang optimal.
Standardisasi pelayanan publik dan transparansi informasi menjadi kunci dasar. Yang mana, pada tahapan selanjutnya adalah memperkuat dan mendorong inovasi-inovasi pelayanan publik mengarah ke sesuatu yang lebih berdampak.
“Dampaknya ke mana? Tentu saja terutama pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penciptaan lapangan kerja, dan sebagainya,” tutup Robert.***
Kontributor Kota Semarang: Rizal Akbar
Editor: Annisaa Rahmah
