Jateng, Tuturpedia.com – Memasuki tahun politik, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Supardi, ingatkan seluruh Kepala Desa, kelurahan serta perangkat untuk tidak terlibat dalam politik atau politik praktis, saat pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikannya saat ditemui awak media di ruang kerja Komisi A DPRD Blora, yang berada di wilayah jalan A. Yani pada Senin (23/10/2023) siang.
Tentunya apa yang disampaikan bukan tanpa alasan, mengingat, jadwal tahun politik Pemilu legislatif (Pileg) DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI serta DPD RI sebentar lagi digelar, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024 mendatang.
“Jadi, Kepala Desa maupun Kelurahan beserta perangkatnya harus bisa tetap bersikap netralitas dan menjaga kondisivitas di wilayahnya masing-masing,” ucap Supardi.
Menurutnya, jika perangkat desa sudah bermain politik, dikhawatirkan akan mengganggu kondusivitas di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, ia tetap meminta kepada seluruhnya dapat menyikapi hal tersebut dengan bersifat netral. Tentunya akan ada sanksi jika memang ditemukan ada yang terlibat politik.
“Di regulasi terkait netralitas sudah jelas tertuang dalam undang-undang. Bahkan terdapat sanksi berat jika para pegawai plat merah tersebut terbukti melanggar,” ungkapnya.
Mbah Pardi, sapaan akrab Ketua Komisi A DPRD Blora itu juga meminta para pucuk pimpinan maupun kelurahan dapat memberikan imbauan kepada masyarakat untuk dapat lebih cerdas dalam memilih.
Pasalnya, jika tidak cerdas dalam memilih, nantinya akan merugikan masyarakat.
“Seperti money politic (politik uang) yang saat ini marak terjadi, maka saya meminta hal tersebut harus dikesampingkan dahulu,” pintanya.
Tak hanya itu, Supardi juga meminta instansi terkait untuk dapat hadir di tengah masyarakat untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Salah satunya terkait dengan aturan Pemilu. Hal tersebut sangat diperlukan agar masyarakat bisa menilai dan mengetahui apa saja aturan yang tidak diperbolehkan.
“Jadi, saya meminta para instansi terkait untuk bisa sosialisasi terkait dengan politik sehat ke masyarakat, jangan sampai adanya politik uang bisa memicu terjadinya perselisihan atau tidak kondusifnya suatu daerah,” imbuhnya.***
Penulis: CR
Editor: Nurul Huda
