Tuturpedia.com – Presiden Jokowi menghadiri Rapat Konsolnas Kesiapan Pemilu 2024 pada Sabtu (30/12/2023) di Istora Senayan, Jakarta.
Di sana, Jokowi menyampaikan perihal Pemilu 2024 yang harus dijalankan secara jujur dan adil (jurdil). Mengingat, tersisa 45 hari lagi menuju pemilihan (14 Februari 2024).
“KPU dari pusat sampai daerah harus siap, siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil yang dipercaya oleh rakyat dan Pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat, semuanya harus siap,” ujar Jokowi, dilansir Tuturpedia.com dari YouTube Sekretariat Presiden (31/12/2023).
Jokowi mengakui, bahwa pemilu pada tahun 2024 begitu rumit. Ya, selain pemilihan presiden (pilpres) dan wakil presiden, ada pula DPR, DPD, dan DPRD.
“Pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks, ini pemilu serentak, pilpres, DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota dan melibatkan angka terakhir yang saya terima 204.807.222 (orang) di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa, melibatkan 18 partai politik nasional, dan 6 partai lokal Aceh,” tutur Jokowi.
Meski kompleks, seperti yang dikatakan oleh Jokowi, pemilu merupakan perintah undang-undang yang mesti dijalankan dengan baik.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar pemilu disiapkan secara total.
“Kita harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik, distribusi logistiknya, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik, jangan sampai ada yang tercecer satu pun semuanya harus baik dan tidak boleh ada yang salah, termasuk aspek teknisnya, hati-hati mengenai ini,” imbau Jokowi.
Menurut Jokowi, mulai dari hal kecil harus diperhatikan sedetail mungkin. Karena jika ada kelengahan, bisa menciptakan ‘keterlibatan’ politik.
“Sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet kemana-mana, yang dapat mengganggu kondusifitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita,” terangnya.
Tidak lupa, Jokowi mengajak keandalan sistem informasi serta perangkat penunjuang pemilu supaya berfungsi dengan baik dan transparan. Hingga mencegah terjadinya peretasan.
Jokowi: Ketidakcermatan Bisa Mengganggu Kepercayaan
Di era digital saat ini, ketidakcermatan ‘sedikit’ saja bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat. Jokowi pun mengajak bersama-sama untuk menjaga hal ini.
“Saya ingin mengingatkan kita berada di era yang serba digital, sedikit saja ada ketidakcermatan langsung mengganggu kepercayaan masyarakat, hal semacam ini yang tidak boleh terjadi, semua kita bersama-sama harus menjaga ini,” pintanya.
Jokowi: Aparat Negara Harus Netral
Bukan kali pertama Presiden Jokowi menyampaikan bahwasanya semua aparat negara seperti ASN, TNI, dan Polri harus netral. Dia kemudian kembali mengingatkan seputar ini.
“Kepada seluruh aparat negara saya sudah bolak-balik saya sampaikan baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak, tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu, misalnya bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar,” ucapnya.
“Kemudian KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, iya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan, ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita,” imbuhnya.***
Penulis: Annisaa Rahmah
