Tuturpedia.com – Mantan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan kritikan mengenai wacana penambahan lembaga kementerian pada Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dari isu yang beredar, pemerintahan Prabowo-Gibran akan dibentuk lembaga kementerian dari yang tadinya berjumlah 34 menjadi 40 kementerian.
Ganjar ikut mengkritik wacana tersebut, ia menyebutkan jika penambahan jumlah kementerian tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
“Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang,” ujar Ganjar Pranowo.
Lebih lanjut, ayah dari Alam Ganjar ini menyebutkan bahwa pihak Presiden dan wakil presiden terpilih hendak mengakomodasi kelompok yang sudah mendukung, menurutnya tempatnya tidak di situ.
“Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ,” lanjutnya.
Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengatakan bahwa ia yakin bahwa pihak Prabowo dan Gibran akan bijaksana dalam menentukan.
“Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana untuk bisa menentukan. Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti ini tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita dan apa yang dituliskan dalam undang-undang,” imbuhnya.
Menurut Ganjar, kabinet zaken atau kabinet ahli jauh lebih efisien dalam merespons perubahan dibandingkan menambah jumlah kementerian.
“Yang paling bagus itu kabinetnya adalah zaken kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespon perubahan global yang sekarang sangat turbulen begitu. Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pemerintahan ini,” sarannya.
Kendati demikian, ia menyebutkan bahwa dirinya tetap mendukung pemerintahan agar jauh lebih baik dengan menjadi oposisi sehingga ada kontrol kepada pemerintah yang memimpin.
“Maka kita akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol agar kemudian jalannya pemerintah jauh lebih baik ya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra menyebutkan jika penambahan lembaga kementerian ini sangat wajar dilakukan lantaran karena tantangan negara Indonesia yang semakin besar.
“Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, besar justru bagus, negara kita kan negara besar, tantangan kita besar, target kita besar, wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar,” ungkap dia.
Ia juga membantah jika penambahan tersebut merupakan bentuk dari bagi-bagi jatah ke partai politik.
“Itulah kesalahan berpikir, dan enggak apa-apa jadi masukan bagi kami jangan sampai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik, masukan masyarakat kami terima,” kata dia.***
Penulis: Niawati
Editor: Nurul Huda
