Tuturpedia.com – Dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024, pemerintah targetkan pendapatan negara mencapai Rp2.781,3 triliun.
Sumber penerimaan tersebut ditargetkan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak, dan penerimaan lain.
Hal ini diterangkan oleh Presiden Jokowi ketika Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (24/8/2023).
”Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun,” terang Presiden Jokowi, dikutip dari setneg.go.id pada Kamis (24/8/2023).
Sedangkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp3.304,1 triliun untuk belanja negara, dengan rincian belanja pemerintah pusat sebanyak Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebanyak Rp857,6 triliun.
Presiden Jokowi juga menuturkan untuk mendorong keseimbangan primer negatif agar bergerak menuju positif.
“Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB [Produk Domestik Bruto] atau sebesar Rp522,8 triliun,” tuturnya.
Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat ditekan pada rentang 5% sampai 5,7% dan angka kemiskinan dalam kisaran 6,5% hingga 7,5%. Rasio gini dalam rentang 0,374 hingga 0,377 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,99 hingga 74,02.
Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan mencapai kisaran 105-108. Sedangkan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditingkatkan sampai rentang 107-110.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa penting untuk menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan dalam optimalisasi pendapatan negara.
”Untuk upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah juga berupaya menjaga pembiayaan supaya tetap prudent, inovatif, hati-hati, dan berkelanjutan lewat lima hal.
Lima hal itu antara lain pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); peningkatan efektivitas pembiayaan investasi; pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro; pemanfaatan saldo anggaran lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian; meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif.
Presiden Jokowi menuturkan bahwa APBN 2024 yang sehat penting untuk mendukung agenda pembangunan, transformasi ekonomi, dan melindungi masyarakat dari goncangan.
Penulis: Ixora Findlayana
Editor: Nurul Huda
