banner 728x250
News  

Pemerintah akan Bangun Industri LPG Nasional demi Tekan Impor Gas

Pemerintah akan bangun industri LPG nasional. Foto: esdm.go.id
Pemerintah akan bangun industri LPG nasional. Foto: esdm.go.id
banner 120x600
banner 468x60

Tuturpedia.comPemerintah berencana membangun industri Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG. Rencana ini akan direalisasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan memanfaatkan potensi C3 (propane) dan C4 (butana).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan, pembangunan industri LPG merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mengurangi defisit neraca perdagangan dan devisa negara.

“Khusus untuk LPG, kita ke depan akan membangun industri LPG di dalam negeri, dengan memanfaatkan potensi C3 (propane) dan C4 (butana). Ini kita harus bangun supaya mengurangi impor kita,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Kamis (12/9/2024).

Bahlil mengungkap, saat ini Indonesia mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, yakni sekitar Rp450 triliun setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG. 

Padahal, Indonesia tercatat memiliki cadangan gas yang lebih besar daripada cadangan minyak buminya. Tetapi, pemanfaatan gas belum optimal, yang membuat negara ini masih mengandalkan impor gas, serta berdampak langsung pada neraca perdagangan dan pembayaran negara.

Pembangunan industri gas domestik dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi beban tersebut.

Bahlil juga menyoroti pentingnya pengembangan jaringan gas rumah tangga sebagai bagian dari upaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, saat ini pemerintah tengah membangun pipa gas dari Aceh hingga Pulau Jawa.

“Ini sebagai bagian daripada instrumen untuk memediasi ketika gas kita di Jawa lebih banyak, bisa kita kirim ke Aceh atau ke Sumatra. Atau gas kita di Sumatra lebih banyak bisa kita kirim ke Pulau Jawa,” jelas Bahlil.

Sementara itu, upaya pemerintah untuk mendorong investasi di sektor hulu migas dilakukan dengan memangkas regulasi perizinan.

“Perizinan kita terlalu banyak. Ada kurang lebih sekitar 300 lebih izin. Nah ini kita akan pangkas, kita akan potong,” tegas Bahlil.

Selain penyederhanaan perizinan, Bahlil menekankan pentingnya memberikan insentif menarik bagi investor di sektor hulu minyak dan gas. Ia juga menyoroti persaingan global yang semakin ketat dalam menarik Foreign Direct Investment (FDI) di sektor hulu migas.

“Kita akan memperhatikan sweetener-sweetener yang mumpuni untuk kemudian bisa kita menawarkan kepada investor. Kemudian kita akan bicara sama K3S untuk sharing masalah dan sharing pendapatan dengan baik,” tutupnya.***

Penulis: Angghi Novita

Editor: Annisaa Rahmah