Blora, Tuturpedia.com — Keresahan masyarakat Blora, Jawa Tengah, terhadap praktik oknum yang dinilai sengaja mencari celah dan mengganggu proyek pembangunan infrastruktur akhir-akhir ini kian memuncak. Salah seorang warga bernama Andik (42) pun yang secara terbuka menyatakan harapannya agar aparat penegak hukum (APH) segera bertindak menindak tegas oknum-oknum tersebut.
Alasannya ini tentu bukan tanpa alasan, hal tersebut dinilai sengaja mengganggu jalannya proyek demi mencari keuntungan pribadi, bukan menjalankan fungsi kontrol sosial yang murni. Selasa, (07/10/2025).
Bahkan, Warga Kecamatan Blora tersebut menyoroti bagaimana kontraktor (pemborong) dan pengawas proyek saat ini sering kali menjadi “sasaran empuk” intimidasi dan pemerasan.
“Kami mengapresiasi kontrol sosial yang benar, yang tujuannya demi kualitas. Tapi yang terjadi di lapangan sekarang sudah kelewat batas. Banyak oknum yang datang ke lokasi proyek, mencari-cari celah kecil, bukan untuk koreksi, tapi untuk ‘negosiasi’ demi keuntungan pribadi,” ujar warga tersebut.
Praktik ini, menurutnya, telah menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif, membuat pelaksana proyek merasa tertekan, dan berpotensi memengaruhi kualitas dan kecepatan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya di Blora.
“APH, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, harus turun tangan. Jangan biarkan oknum-oknum ini terus bergentayangan dan menjadikan proyek pembangunan sebagai ladang bisnis gelap mereka. Tindak tegas agar Blora bisa membangun dengan tenang,” tambahnya.
Sementara itu, Junaedi warga lainnya juga menjelaskan bahwa kegiatan oknum ini bukan lagi murni sebagai kontrol sosial yang konstruktif, melainkan upaya yang terorganisir untuk mencari keuntungan pribadi dari pelaksana proyek pembangunan, terutama proyek jalan dan fasilitas publik lainnya.
“Kami mendukung penuh pengawasan yang tulus untuk memastikan kualitas proyek. Tapi yang terjadi di lapangan, banyak oknum yang datang dengan niat mencari ‘jatah’ atau mencari kesalahan sepele hanya untuk menekan kontraktor,” ujarnya.
“Ini jelas mengganggu, memperlambat pekerjaan, dan bisa berdampak pada kualitas hasil akhir,” ujarnya kembali.
Ia menekankan bahwa jika APH, seperti kepolisian atau kejaksaan, tidak segera turun tangan, iklim investasi dan pembangunan di Blora akan terancam tidak kondusif. Praktik ini dinilai menciptakan ekonomi biaya tinggi bagi kontraktor, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat Blora sendiri.
“Kami berharap penegak hukum segera mengusut dan menindaklanjuti oknum-oknum yang menjadikan proyek infrastruktur sebagai ladang mencari uang. Ini bukan lagi soal kritik, tapi pemerasan terselubung. Pembangunan Blora harus steril dari kepentingan pribadi!” pungkasnya, mewakili suara banyak warga yang mendambakan pembangunan berjalan lancar dan tepat waktu.
Tentunya, harapan warga ini menjadi cerminan bahwa masyarakat Blora mendambakan pembangunan yang berjalan lancar tanpa intervensi kepentingan pribadi, serta menuntut perlindungan hukum bagi para pemborong dan pengawas yang bekerja keras mewujudkan proyek pemerintah.
