Tuturpedia.com – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menanggapi kabar PBNU yang hendak mengundang Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Gus Jazil mengatakan bahwa PBNU tidak berhak memanggil Cak Imin guna mengevaluasi PKB. Bila dilakukan, menurutnya melanggar AD/ART dan menyimpang khitah Nahdlatul Ulama (NU).
“(PBNU) tidak punya hak (memanggil Cak Imin). Justru pemanggilan itu melanggar konstitusi, AD/ART NU, dan melenceng dari khitah NU,” ucap Gus Jazil di Kantor DPP PKB, pada Selasa (13/8/2024).
Lebih lanjut, Gus Jazil menuturkan bahwa PBNU tak perlu membenahi PKB lantaran sudah menunjukkan prestasi yang baik.
“Apanya yang mau dibenahi? Justru hari ini PKB memiliki prestasi yang luar biasa. Yang harus dibenahi menurut saya justru PBNU-nya hari ini,” imbuhnya.
Wakil Ketua MPR RI itu pun menegaskan bahwasanya PKB dan PBNU tidak berkaitan secara organisasi.
“Sekali lagi karena memang tidak ada hubungannya secara organisatoris antara PKB dengan PBNU. Jadi itu keputusan yang batal menurut konstitusi partai politik sekaligus menurut aturan ormas,” tegasnya.
Maka dari itu, ia menyebutnya sebagai pelanggaran etika jika PBNU memanggil Cak Imin.
“Jadi keputusan yang diambil itu melanggar etika sekaligus aturan. Etika dalam bernegara, aturan dalam bernegara, sekaligus etika dalam Nahdlatul Ulama dan PKB,” tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya menyampaikan bahwa PKB saat ini sudah melewati pokok-pokok pikiran NU tentang reformasi, lalu tidak sesuai dengan sembilan poin Mabda’ Siyasi PKB.
“Seperti misalnya nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen yang disebut sebagai pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi. Sehingga dokumen yang disebut sebagai Mabda’ Siyasi PKB. Itu kalau dilihat dengan teliti maka akan ada ketidakselarasan,” kata Gus Yahya di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Selasa (13/8/2024).
Dikatakan olehnya, NU dan PKB mempunyai hubungan khusus karena partai yang satu ini didirikan oleh NU itu sendiri.
Maka dari itu menurutnya NU berhak bertanggung jawab atas apa yang ada dalam PKB.***
Penulis: Annisaa Rahmah
Editor: Annisaa Rahmah
