Blora, Tuturpedia.com– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Iwan Krismiyanto, menyampaikan kritik keras terkait implementasi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) di wilayahnya.
Dalam sebuah forum, Iwan menyoroti kontradiksi antara tujuan mulia PBG dengan fakta lapangan, di mana ia mempertanyakan pengawasan teknis bangunan yang dinilai masih longgar. Hal tersebut diketahui oleh awak media ini, melalui medsosnya, pada Senin, (17/11/2025).
Keselamatan dan Kualitas Jadi Sorotan
Iwan Krismiyanto mengungkapkan keheranannya terhadap kurangnya pengawasan yang efektif, terutama pada proyek-proyek vital. Ia secara spesifik menyebut kasus kegagalan konstruksi yang terjadi bahkan di fasilitas publik.
“Banyak rumah sakit atau Puskesmas yang jebrol plafonnya. Itu kemarin bagaimana PBG-nya kok bisa lolos?” tegas Iwan dengan nada mempertanyakan.
Menurutnya, tujuan utama PBG adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin pelaksanaan teknis yang handal, termasuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keselarasan dengan lingkungan.
Namun, insiden plafon jebol menunjukkan adanya masalah serius dalam proses pengawasan.
Perda Penting, Pengendalian Lebih Penting
Iwan menyadari bahwa Peraturan Daerah (Perda) terkait PBG sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Blora dan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa Perda tersebut akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat.
“Dan Perda ini kalau dibuat terus tapi tidak ada pengendalian maupun pengawasan… kalau pemeriksaan sih, seumpama terjadi masalah, nanti yang memeriksa di pihak BPK,” katanya.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa tindakan pemeriksaan hanya dilakukan setelah masalah terjadi (bersifat kuratif), sementara yang dibutuhkan adalah pengawasan preventif yang kuat.
Pertanyakan Retribusi dan Tindak Lanjut
Di akhir pernyataannya, Iwan juga menyinggung aspek finansial dari izin ini. Ia mempertanyakan transparansi dan realisasi pendapatan daerah dari sektor PBG.
“Harapan saya, selama ini retribusinya itu sudah mencapai berapa PBG ini?” tanya Iwan, menghubungkan kembali antara ketertiban administrasi perizinan dengan manfaat finansial bagi daerah.
Ia mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa Perda PBG adalah instrumen yang sangat penting dan harus diimplementasikan secara serius demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Blora.
