Tuturpedia.com – Menteri Polhukam, Hadi Tjahjanto menjelaskan upaya pemerintah menerapkan standar backup data berlapis pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Hal ini demi mencegah serangan siber ransomware terulang kembali.
“Setiap pusat data juga memiliki backup sehingga ada tiga lapis, sampai empat lapis backup tersebut. Kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan,” jelas Hadi dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Senin (1/7/2024).
Hadi melanjutkan, cloud cadangan dilakukan secara zonasi sesuai jenisnya.
“Jadi nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di cloud. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” lanjutnya.
Para tenant atau setiap kementerian harus melakukan backup melalui situs penyimpanan cadangan (cold site) yang berlokasi di Batam. Nantinya, sistem ini akan dipantau langsung oleh BSSN.
Tujuannya jika terjadi gangguan pada PDNS, masih ada backup di DRC (Disaster Recovery Center) atau cold site.
Hadi menambahkan, pemerintah berencana membuat surat edaran kepada para pengguna PDN untuk berhati-hati dalam penggunaan kata sandi. Selanjutnya, BSSN lebih dilibatkan dalam keamanan siber melalui penyambungan PDN ke komando kendali mereka di Ragunan, Jakarta.
“Mengimbau user, nanti akan kita berikan surat edaran agar penggunaan password oleh para user ini juga harus tetap hati-hati, tidak sembarangan dan akan dimonitor oleh BSSN,” tambah Hadi.
Cara pemantauan BSSN yakni dengan mengaktifkan CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Layanan ini dapat mencegah, menanggulangi dan menanggapi aktivitas insiden keamanan siber.
BSSN juga bisa mengetahui user yang selalu menggunakan password dari hasil pemeriksaan secara forensik.
“Oleh sebab itu, penegakan hukum oleh BSSN nantinya, oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar mantan Panglima TNI ini.***
Penulis: Angghi Novita.
Editor: Annisaa Rahmah.
