Jakarta, Tuturpedia.com — Isu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali mencuat setelah seorang pakar menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya dapat mewujudkan target defisit nol bila berani mengeksekusi penarikan dana BLBI yang disebut masih “mengendap” di Bank Central Asia (BCA).
Menurut pakar ekonomi, penyelesaian kasus BLBI tidak bisa dihindari bila pemerintah benar-benar ingin menghapus defisit negara. Ia menyebut, masih ada obligasi rekap BLBI senilai sekitar Rp60 triliun (belum termasuk bunga) yang bisa ditarik ke kas negara.
“Kalau dana BLBI ini bisa dikembalikan, bukan mustahil Menkeu Purbaya mampu mewujudkan defisit nol,” ujarnya.
Potensi Capai Rp780 Triliun
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, menambahkan, bila bunga 20 tahun dan nilai saham dikalkulasikan, potensi dana yang bisa direklamasi negara bisa membengkak hingga Rp780 triliun.
“Hitungannya sederhana. Dari Rp60 triliun plus bunga selama dua dekade dan saham 51 persen BCA yang dipegang swasta, totalnya bisa mencapai Rp780 triliun. Ini jumlah yang sangat signifikan bagi kas negara,” kata Sasmito.
Namun, ia juga mempertanyakan keberanian Menkeu. “Semua kembali pada niat. Apakah Purbaya punya political will untuk menagih dana sebesar itu? Tanpa keberanian politik, sulit diwujudkan,” tegasnya.
Bantahan dari BCA
Di sisi lain, pihak BCA menegaskan tidak ada utang Rp60 triliun kepada negara. Menurut mereka, obligasi rekap BLBI yang disebut-sebut telah selesai direalisasi sejak 2009.
“Tidak benar ada dana BLBI yang masih tersisa di BCA. Semua kewajiban terkait obligasi rekap sudah lunas,” demikian pernyataan resmi BCA.
Jalan Hukum dan Tantangan Politik
Meski begitu, sejumlah kalangan menilai pemerintah masih memiliki jalan untuk menuntut pengembalian dana BLBI melalui mekanisme hukum. Sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menteri Keuangan disebut bisa menggunakan gugatan perdata agar BCA mengembalikan dana tersebut.
“Kalau memang serius, Menkeu bisa menggunakan kewenangannya. Tinggal diuji nyali, apakah berani menempuh jalur hukum,” ujar pengamat lain.
BLBI dan Defisit Negara
Kasus BLBI memang selalu menjadi topik sensitif dalam wacana ekonomi nasional. Jika klaim Rp60 triliun hingga Rp780 triliun benar bisa ditarik, hal itu tentu akan menjadi “angin segar” bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah dibayangi defisit.
Meski demikian, persoalan ini bukan hanya soal hitung-hitungan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberanian politik, kekuatan hukum, serta konsistensi pemerintah dalam menuntaskan warisan krisis moneter 1998.
Sumber foto: Istimewa
Penulis: Permadani T. || Editor: Permadani T.
