Jateng, Tuturpedia.com – Gelombang keresahan mulai terasa di kalangan pemilik kendaraan bermotor di Jawa Tengah setelah kenaikan pajak kendaraan yang signifikan dirasakan pada 2026.
Lonjakan nominal pajak ini dipicu penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Di berbagai platform media sosial, sejumlah warga bahkan menyerukan gerakan “stop bayar pajak” secara serentak sebagai bentuk protes.
Mereka menilai kenaikan pajak terjadi di saat kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Opsen PKB merupakan pungutan tambahan oleh pemerintah kabupaten/kota di luar pajak pokok yang sebelumnya dikelola provinsi. Skema baru ini membuat total pajak yang harus dibayar pemilik kendaraan meningkat karena adanya komponen tambahan tersebut.
Sejumlah wajib pajak mengaku kaget saat membayar pajak tahunan. Nominal yang harus dikeluarkan disebut naik cukup terasa dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini tidak hanya dirasakan pemilik mobil, tetapi juga pengguna sepeda motor yang populasinya mendominasi di Jawa Tengah.
Di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan kebijakan opsen bertujuan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana tersebut, menurut pemda, akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, dan peningkatan layanan publik.
Namun reaksi masyarakat menunjukkan adanya jurang antara tujuan kebijakan dan kemampuan ekonomi warga. Pengamat transportasi menilai sosialisasi yang minim serta kurangnya transparansi penggunaan dana pajak memperbesar potensi penolakan.
Fenomena ini menegaskan bahwa kendaraan kini bukan sekadar alat transportasi, tetapi bagian penting dari roda ekonomi masyarakat.
Saat biaya kepemilikan meningkat, dampaknya bisa merembet ke sektor transportasi, logistik, hingga daya beli.
Perkembangan polemik pajak kendaraan di Jawa Tengah masih terus menjadi sorotan. Respons pemerintah daerah terhadap aspirasi warga dinilai akan menentukan apakah kebijakan ini dapat diterima atau justru memicu gelombang protes yang lebih luas.
