Jateng, Tuturpedia.com – Di bawah kepemimpinan Arief Rohman sebagai bupati dan Tri Yuli Setyowati sebagai wakilnya, Kota Blora, Jawa Tengah, selalu mengalami perubahan yang lebih baik.
Salah satu progamnya adalah bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu. Meski sudah digagas oleh pemimpin sebelumnya pada 2019, tetapi di bawah kepemimpinan Arief Rohman pada 2021, program ini menjadi lebih gencar dilakukan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora, Denny Adhiharta Setiawan, saat dihubungi pada Rabu (13/03/2024).
“Bedah rumah atau penangan rumah tidak layak huni itu kan memang sudah menjadi prioritasnya Bupati Blora Arief Rohman, sejak menjabat,” terangnya.
Dengan begitu, lanjut Denny, ada kapasitas anggaran yang dialokasikan untuk penanganan rumah tidak layak huni.
“Meskipun dengan keterbatasan APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) tidak menjadikan penanganan itu terbengkalai,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga menceritakan adda banyak juga kolaborasi dari dana-dana lain, mulai provinsi, pusat, CSR, Baznas, sehingga progam ini lebih maksimal dijalankan.
“Jadi kolaborasi ini, memang sama-sama, ramai-ramai untuk mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) itu, dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tiap tahun itu 1300 unit,” ungkapnya.
Dia menyebutkan sejak Arief Rohman menjabat sebagai bupati, tujuan itu selalu tercapai, bahkan melebihi target meski anggaran yang ada cukup terbatas.
“Alhamdulillah sejak Bupati Arief Rohman ini menjabat selalu tercapai, bahkan lebih sedikit-sedikit, meskipun dengan keterbatasan anggaran. Jadi, meskipun kita APBD kecil, tapi secara total apabila sudah dapat dukungan dari provinsi dari APBN dan lain sebagainya, itu kita bisa tembus 1300 lebih,” katanya.
Kemudian, disinggung terkait dengan kriteria untuk mendapatkan RTLH, Denny pun menjelaskan secara gamblang.
“Kriterianya RTLH memang secara umum pertama harus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kedua memang rumahnya layak untuk dibantu, semisal atap lantai dindingnya itu mengkhawatirkan. Jadi intinya, kita membantu itu arahnya lebih ke keamanan dulu. Nilai, akses, itu yang membahayakan dulu yang kita tangani,” bebernya.
Dia menyebutkan keamanan rumah warga menjadi prioritas dalam penanganan rumah tidak layak huni.
“Contoh: misal lagi, saat kita datangi, lho ternyata kok gentengnya rawan ambruk, rawan jatuh, lha itu kita tangani atapnya dulu. Meskipun dua komponen yang lain juga kita tidak tinggal, artinya dengan dana yang ada semaksimal mungkin keamanan dulu yang tercapai kemudian baru kesehatan dan baru ke fungsi-fungsi lain,” tandasnya.***
Kontributor Jawa Tengah: Lilik Yuliantoro
Editor: Nurul Huda
