Klaten, Tuturpedia.com – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyeret dua nama penting ke pusaran pemeriksaan, yakni Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, Ahmad Lutfhi.
Keduanya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Namun, perhatian publik tak hanya tertuju pada pejabat yang diamankan, melainkan juga pada sebuah tong atau ember berwarna biru yang disebut berisi uang tunai sekitar Rp1,9 miliar dan turut dibawa penyidik.
Barang bukti tersebut menjadi salah satu temuan yang tengah didalami KPK dalam perkara dugaan penerimaan uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan sembilan orang dari total 19 orang yang diamankan di wilayah Klaten dibawa ke Jakarta menggunakan kereta api pada Kamis malam. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 07.00 WIB, Jumat (16/10/2026).
“Dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta tersebut, di antaranya adalah Bupati Klaten dan juga Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah,” kata Budi kepada wartawan.
Dengan tambahan satu orang yang diamankan di wilayah Jakarta, total terdapat 10 orang yang menjalani pemeriksaan di KPK.
Tong Biru Berisi Rp1,9 Miliar Jadi Perhatian
Dalam operasi senyap tersebut, penyidik mengamankan uang tunai sekitar Rp1,9 miliar. Uang itu disebut berada di dalam sebuah tong atau ember berwarna biru yang ikut dibawa bersama para pihak yang diamankan.
Keberadaan tong berisi uang tersebut menjadi bagian penting dari barang bukti yang sedang ditelusuri penyidik. KPK kini mendalami asal-usul uang, pihak yang diduga menyerahkan maupun menerima, serta kaitannya dengan perkara yang tengah ditangani.
Meski demikian, keberadaan uang tersebut belum dengan sendirinya membuktikan kesalahan pihak tertentu. Penyidik masih harus mengungkap hubungan barang bukti dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Kepala BPK Jateng Ikut Diperiksa, Audit Pemkab Klaten Didalami
Sorotan lain dalam OTT ini adalah keterlibatan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah dalam pemeriksaan. KPK mengungkapkan bahwa salah satu aspek yang didalami adalah dugaan pemberian uang oleh Bupati Klaten kepada oknum di BPK yang diduga berkaitan dengan proses pemeriksaan atau audit terhadap Pemerintah Kabupaten Klaten.
Dugaan tersebut menempatkan proses pemeriksaan keuangan daerah sebagai salah satu bagian penting dalam pengusutan perkara.
BPK memiliki peran strategis dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Karena itu, dugaan adanya pemberian uang yang berkaitan dengan proses audit, apabila terbukti, berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait integritas pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.
Namun, hingga pengumuman resmi penetapan tersangka, status hukum dan peran masing-masing pihak tetap harus mengacu pada keterangan resmi KPK serta bukti yang diperoleh penyidik.
Lima Klaster Dugaan Penerimaan Uang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Dugaan penerimaan itu mencakup sejumlah kegiatan, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, hingga penerimaan lain dari sejumlah dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan aliran uang yang berkaitan dengan proses pemeriksaan BPK terhadap Pemkab Klaten.
“Dalam perkara ini ada lima klaster,” ungkap Budi.
Pembagian perkara ke dalam lima klaster menunjukkan bahwa penyidik tengah menelusuri sejumlah aspek dugaan penerimaan uang. Namun, rincian lengkap setiap klaster dan pihak yang diduga terlibat masih menunggu penjelasan resmi KPK.
KPK Naikkan Perkara ke Penyidikan
KPK telah menggelar ekspose atau gelar perkara pada Kamis malam. Dalam forum tersebut, lembaga antirasuah memutuskan meningkatkan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Penetapan tersangka dijadwalkan diumumkan melalui konferensi pers pada Jumat sore.
“Untuk pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers rencana sore ini,” kata Budi.
Perkembangan tersebut menjadi tahap penting dalam pengusutan OTT Klaten. Publik kini menanti penjelasan resmi mengenai konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta hubungan antara uang Rp1,9 miliar, dugaan penerimaan di lingkungan Pemkab Klaten, dan proses pemeriksaan BPK.
Tong biru berisi uang miliaran rupiah dan pemeriksaan terhadap Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah menjadi dua titik perhatian dalam perkara ini. KPK dituntut mengungkap secara terang asal-usul uang, dugaan aliran dana, dan peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang sah.
Pengungkapan perkara ini juga menjadi ujian bagi transparansi pengelolaan keuangan daerah sekaligus integritas proses audit. Namun, kesimpulan hukum tetap harus menunggu hasil penyidikan dan pengumuman resmi KPK.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
