banner 728x250

Nordic Style: Pemerintahan Negara Nordik dengan Pajak Tinggi, Sesuaikah Diterapkan di Indonesia?

PPN Indonesia naik per tahun 2025, ramai sebut tiru Pemerintahan Nordic style. Foto: pixabay.com/randgruppe
PPN Indonesia naik per tahun 2025, ramai sebut tiru Pemerintahan Nordic style. Foto: pixabay.com/randgruppe
banner 120x600
banner 468x60

Tuturpedia.com – Kamu pasti sudah mendengar kabar soal rencana kenaikan PPN jadi 12% mulai tahun 2025, kan? Hal ini langsung bikin banyak orang bertanya-tanya: apa Indonesia mau ikut-ikutan negara Nordic (Nordik) yang terkenal dengan pajak tingginya? 

Negara-negara seperti Swedia dan Norwegia sering disebut sukses berkat sistem pajak tinggi yang mereka gunakan buat membiayai layanan publik super lengkap, dari pendidikan gratis sampai jaminan kesehatan. 

Tapi, kalau Nordic style diterapkan di Indonesia, kira-kira gaya pemerintahan seperti ini cocok tidak ya untuk Indonesia? Yuk, kita bahas lebih dalam!

Mengenal Istilah Nordic Style

Nordic style dalam pemerintahan merujuk pada pendekatan politik, ekonomi, dan sosial yang diterapkan di negara-negara Nordik, seperti Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Islandia. Gaya ini sering dianggap sebagai salah satu model tata kelola yang paling sukses di dunia karena menggabungkan welfare state yang kuat dengan ekonomi pasar yang kompetitif.

Keunggulan dari Nordic style sendiri adalah tingkat kebahagiaan yang tinggi di kalangan masyarakatnya, kesejahteraan yang merata dengan tingkat kemiskinan rendah, stabilitas ekonomi, dan politik.

Melihat beberapa keunggulannya, model ini memang sering menjadi inspirasi bagi beberapa negara, tapi nggak semua negara bisa langsung “copy-paste”. 

Kenapa? Karena untuk menerapkan Nordic style ini sebuah negara membutuhkan masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi ke pemerintah, sistem birokrasi yang kuat, dan kesiapan warganya buat bayar pajak tinggi.

Ciri-ciri Pemerintahan yang Menerapkan Nordic Style

Nordic Style erat kaitannya dengan penerapan pajak yang tinggi untuk masyarakatnya. Tapi, hasilnya digunakan untuk mendanai program-program sosial. Sistem ini mendukung redistribusi pendapatan agar kesenjangan ekonomi tetap rendah.

Beberapa hal yang ter-cover dengan pajak ala Nordic style ini antara lain pendidikan gratis, kesehatan universal, bahkan tunjangan untuk keluarga yang tentunya membuat keluarga di negara tersebut akan merasa nyaman. 

Selain itu, ada beberapa ciri lain dari pemerintahan yang menerapkan Nordic style, yang mungkin bisa jadi pembanding kelayakan gaya pemerintahan ini jika diterapkan di Indonesia! Yuk, lihat ciri lainnya!

  • Demokrasi yang Kuat dan Inklusif. Negara Nordik dikenal dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi pemerintah. Proses pengambilan keputusan melibatkan dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan sektor swasta.
  • Pasar Bebas yang Kompetitif. Meski mendukung welfare state, negara Nordik juga mendorong inovasi, kewirausahaan, dan perdagangan internasional. Ini menghasilkan ekonomi yang stabil dan kuat.
  • Kesetaraan Gender. Negara-negara Nordik memiliki kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, baik dalam dunia kerja, pendidikan, maupun politik. Peran perempuan di parlemen dan pemerintahan sangat signifikan.
  • Lingkungan Hidup. Pemerintahan Nordik sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dengan kebijakan ketat untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan energi terbarukan.

Jika dilihat dari ciri-ciri di atas, beberapa ciri Nordic style sudah diterapkan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara demokrasi yang melibatkan berbagai kalangan untuk pengambilan keputusan. Indonesia juga seiring waktu mulai mengedepankan kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk pemerintahan.***

Penulis: Anna Novita Rachim

Editor: Annisaa Rahmah