Blora, Tuturpedia.com – Gelombang kritik keras menerpa jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kamis, (09/04/2026).
Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) secara terbuka melayangkan protes keras terhadap intensitas Kunjungan Kerja (Kunker) para wakil rakyat yang dinilai tidak terkontrol dan minim urgensi. MPKN melabeli fenomena ini sebagai “Kunker Ugal-ugalan” yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Tiga Alasan Urgensi Protes MPKN
Dalam keterangannya, MPKN menyoroti tiga poin krusial mengapa praktik kunker dewan saat ini harus segera dievaluasi total:
- Pemborosan di Tengah Defisit: Kunker dianggap membuang-buang uang rakyat secara masif, padahal saat ini pemerintah dituntut melakukan efisiensi anggaran untuk sektor-sektor yang lebih produktif.
- Output dan Outcome ‘Zonk’: MPKN menilai banyak kegiatan kunker yang tidak memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. “Output dan Outcome-nya tidak jelas, hanya formalitas belaka,” tegas rilis tersebut.
- Indikasi Korupsi dan Cashback: Hal yang paling mengejutkan adalah munculnya dugaan kuat adanya Kunker Fiktif serta praktik Cashback Dana Kunker. Hal ini mengarah pada potensi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah.
Tuntutan Tegas: Seret ke Ranah Hukum
Tak hanya sekadar melayangkan kritik, MPKN juga mengeluarkan dua poin tuntutan utama yang ditujukan kepada pimpinan DPRD dan aparat penegak hukum (APH):
- Hentikan Segera: Mendesak DPRD Blora untuk menghentikan segala bentuk kegiatan kunker yang bersifat “ugal-ugalan” dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Blora.
- Desak Pengusutan APH: Meminta Aparat Penegak Hukum (Polres Blora maupun Kejaksaan Negeri Blora) untuk bergerak cepat mengusut tuntas dugaan adanya kunker fiktif dan praktik pengembalian uang (cashback) dari anggaran perjalanan dinas tersebut.
Tentunya hal ini, menjadi catatan penting bahwa Uang rakyat bukan untuk foya-foya berkedok dinas. Dan diharapkan transparansi serta pertanggungjawaban moral dari setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD untuk perjalanan tersebut.
Menanti Nyali Penegak Hukum
Publik kini menunggu langkah nyata dari DPRD Blora untuk merespons kritik ini dengan melakukan efisiensi mandiri. Di sisi lain, nyali APH diuji untuk berani membedah laporan penggunaan anggaran kunker yang selama ini dianggap sebagai “wilayah abu-abu” yang sulit tersentuh.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat terus memantau sejauh mana para wakil rakyat tersebut benar-benar mewakili kepentingan rakyat, atau justru sibuk dengan agenda perjalanan yang menguras kantong negara.
