BLORA, Tuturpedia.com — Polemik mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai salah sasaran dan amburadul di Kabupaten Blora memasuki babak baru. Sabtu, (29/11/2025).
Merasa memiliki wakil rakyat, masyarakat kini secara terang-terangan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora untuk segera bergerak aktif dengan menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) ke kantong-kantong penerima bantuan.
Desakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai laporan dan keluhan yang terus berdatangan dari warga. Masyarakat menilai, saatnya anggota dewan tidak hanya menunggu laporan formal dari eksekutif, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memastikan validitas data penerima BLT sesuai dengan fakta di lapangan.
Kecewa Data Amburadul, Harapkan Aksi Nyata Dewan
Keresahan utama masyarakat adalah adanya ketidakadilan dalam distribusi BLT. Banyak warga miskin yang berhak justru terlewat, sementara sejumlah pihak yang dinilai mampu atau bahkan terindikasi menerima bantuan ganda (dobel) justru terdaftar.
“Kami ini punya wakil di DPRD. Mereka dipilih untuk menyuarakan dan membela kepentingan rakyat. Kalau cuma menunggu laporan, kami khawatir data yang diterima Dewan sudah diolah dan tidak mencerminkan kenyataan di desa-desa maupun kelurahan,” ujar Rasmini janda ibu rumah tangga pekerja serabutan.
Masyarakat percaya bahwa Sidak BLT yang dilakukan oleh komisi terkait di DPRD akan menjadi langkah paling efektif untuk memverifikasi kebenaran data penerima dan menemukan akar permasalahan dari sistem pendataan yang lemah.
Aksi mendadak ini diharapkan dapat mencegah adanya intervensi atau persiapan data yang disiapkan sebelum anggota dewan datang.
Tantangan Bagi Legislatif Blora
Desakan ini menjadi tantangan serius bagi para legislator Blora untuk membuktikan keberpihakan mereka kepada konstituen. Masyarakat berharap DPRD dapat menggunakan fungsi pengawasannya (fungsi kontrol) secara maksimal:
- Segera Bentuk Tim Sidak Khusus: Melibatkan lintas komisi untuk meninjau proses penyaluran BLT.
- Verifikasi Langsung: Mengambil sampel acak rumah penerima untuk mencocokkan kondisi ekonomi riil dengan data yang digunakan Pemda (DTKS).
- Transparansi Hasil: Mengumumkan temuan-temuan dari Sidak secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Blora mengenai jadwal pelaksanaan Sidak terkait BLT ini. Masyarakat Blora menanti respons cepat dan tindakan konkret dari wakil mereka, berharap Sidak ini menjadi titik balik perbaikan data bantuan sosial di Kabupaten Blora.
