Tuturpedia.com – Dikenal sebagai pegiat media sosial sekaligus anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando kembali menuai kontroversi dengan menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Politik Dinasti.
Dikutip Tuturpedia.com dari berbagai sumber, Selasa (5/12/2023), Ade Armando membuat kontroversi baru yang menuai amukan massa demonstran penolak Jokowi tiga periode.
Pegiat media sosial satu ini sempat membandingkan kritikan yang diberikan dari para mahasiswa kepada keluarga Jokowi yang dinilai hendak membangun dinasti politik.
Ia protes dan menggap ironis lantaran menurutnya politik dinasti sesungguhnya ada di Yogyakarta dan terpampang nyata. Kritikannya tersebut ia sampaikan melalui unggahan video di platform X.
“Ini Ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono X yang menjadi gubernur karena garis keturunan,” kata Ade Armando.
Ia lalu mengkritisi proses pemilu di Yogyakarta yang diistimewakan jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Kontan saja pernyataan tersebut memicu kontroversi dari berbagai pihak yang berada di Yogyakarta.
Awalnya, Ade berniat menyindir aksi BEM UI dan UGM yang mengkritik praktik politik dinasti keluarga Jokowi menjelang Pilpres 2024.
Namun menurut banyak pihak, analogi yang diberikan Ade tersebut dinilai salah persepsi. Berkat pernyataan tersebut, akhirnya Sri Sultan Hameng Kubuwono X pun ikut buka suara.
Sri Sultan Hamengkubuwono mengaku tak masalah dengan pernyataan dari Ade. Namun menurutnya, pernyataan Ade Armando seharusnya bisa melihat sejarah panjang berdirinya provinsi DIY.
Sri Sultan Hamengkubuwono pun merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab VI mengenai Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat (1) yang menyebutkan jika Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
“Komentar boleh, wong komentar kok nggak boleh? Boleh saja. Hanya pendapat saya ya, konstitusi peralihan itu kan ada 18B (UUD 1945 BAB VI Pemerintah Daerah Pasal 18 B ayat) yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY,” ujar Sri Sultan Hameng Kubuwono X.
Usai pernyataan kontroversialnya ini viral, ia kemudian meminta maaf terkait kegaduhan yang dibuatnya karena menyinggung banyak pihak di Yogyakarta.
Dalam sebuah video yang diunggahnya melalui platform X atau Twitter, dia sampaikan permintaan maaf.
“Melalui video ini saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta,” katanya.***
Penulis: Niawati
Editor: Nurul Huda
