Jakarta, Tuturpedia.com – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mendorong pers di Indonesia tidak hanya berperan sebagai pilar demokrasi, tetapi juga menjadi kekuatan penting dalam pembangunan peradaban hak asasi manusia (HAM). Kamis, (12/03/2026).
Hal tersebut disampaikan Pigai dalam acara Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM di Jakarta, pada Rabu (11/03).
Ia menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis dalam menghadirkan keadilan di ruang publik, terutama ketika masyarakat menghadapi ketimpangan atau persoalan dalam proses penegakan hukum.
“Pers adalah jendela dunia. Media itu jendela dunia, media itu cakrawala bangsa. Kalau tanpa media, gelap gulita,” kata Pigai.
Menurutnya, pengalaman selama menjabat sebagai komisioner di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa pers sering menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyuarakan perjuangan mendapatkan keadilan.
Pigai mengungkapkan, selama lima tahun bertugas di lembaga tersebut, dirinya menangani sekitar 15.000 laporan kasus.
Dari pengalaman itu, ia melihat tidak semua proses peradilan berjalan secara profesional, imparsial, dan objektif.
Dalam sejumlah kasus, kondisi tersebut memunculkan tekanan publik melalui pemberitaan media dan gerakan masyarakat.
Pihaknya, menyebut fenomena ini kadang memunculkan apa yang dikenal sebagai trial by the mobs atau penghakiman oleh massa, serta trial by the press atau penghakiman oleh media.
Meski demikian, Pigai menilai kehadiran pers tetap memiliki peran penting sebagai penghubung antara harapan masyarakat dan upaya menghadirkan keadilan di ruang publik.
“Tanpa kehadiran pers, harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan belum tentu muncul atau terdengar luas,” ujarnya.
Lebih jauh, Pigai menawarkan perspektif bahwa posisi pers seharusnya ditempatkan lebih luas dalam kerangka perlindungan HAM. Selama ini pers kerap dipahami sebagai salah satu pilar demokrasi, padahal menurutnya demokrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia.
“Demokrasi adalah bagian dari human right (HAM), bukan human right bagian dari demokrasi,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai pers perlu dipandang sebagai instrumen penting yang turut memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Media tidak hanya berperan dalam menjaga praktik demokrasi, tetapi juga membantu menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.
Pigai juga mengajak media untuk terus menghadirkan informasi yang berpihak pada keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan atau tekanan dalam kehidupan sosial maupun hukum.
“Mari kita menghadirkan keadilan bagi mereka yang membutuhkan keadilan melalui media,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan peradaban HAM membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Karena itu kolaborasi antara Kementerian HAM dan komunitas pers dinilai penting untuk memperkuat upaya pemajuan HAM di Indonesia.
Pigai juga menegaskan pemerintah akan mendukung kebebasan pers sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan HAM. Bahkan ia menyatakan siap berdiri di depan untuk membela pers apabila menghadapi tekanan.
“Kalau ada pers yang dikritik, dianiaya, atau diberedel, saya akan pasang badan,” ujar Pigai.
