Tuturpedia.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan akan memprioritaskan penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“BLBI skemanya sudah kita buat dan segera dikoordinasikan. Termasuk juga mana-mana saja yang jadi prioritas utama. Kita tunggu saja ya,” ungkap Hadi setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Hadi menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus yang menyangkut aset negara ini.
“Hari ini saya akan koordinasi segera, setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI,” ujarnya.
Menurut Hadi, kasus BLBI juga menyangkut persoalan tanah, yang selama ini menjadi tugas dia saat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Permasalahan itu juga menyangkut permasalahan tanah yang selama ini saya bantu sebagai Menteri ATR untuk menyelesaikan permasalahan BLBI,” pungkasnya.
Selain memprioritaskan penyelesaian kasus BLBI, Hadi juga akan menjaga situasi politik dan keamanan pasca berlangsungnya Pemilu 2024.
Dia akan terus berkoordinasi dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto, demi menjaga suasana di masyarakat tetap kondusif.
“TNI dan Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Ini tentunya akan saya jaga dan koordinasi bersama panglima TNI dan Kapolri. TNI dan Polri tetap berkomitmen NKRI harga mati untuk melanjutkan pembangunan,” lanjut Hadi.
Sebagai Menko Polhukam baru, Hadi mengingatkan agar masyarakat menjaga persatuan ketika menunggu hasil Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Kita boleh berbeda pilihan, tapi persatuan dan kesatuan harus jadi yang utama kita jaga. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas seluruh komponen, yang satu sama lain harus saling mendukung,” ujarnya.
Hadi dilantik sebagai Menko Polhukam untuk menggantikan Mahfud MD, yang mengundurkan diri pada 1 Februari lalu karena maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.
Ketetapan Hadi sebagai Menko Polhukam tersebut tertuang dalam surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34-P Tahun 2024 tentang “Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024.”
Sebelumnya, Mahfud MD berharap sosok penggantinya di Kemenko Polhukam dapat melanjutkan sejumlah tugas vital yang masih menggantung. Salah satunya target penagihan dana BLBI senilai Rp114 triliun.***
Penulis: Angghi Novita
Editor: Nurul Huda
