Tuturpedia.com – Untuk memastikan kelancaran proses pencairan anggaran di akhir tahun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meninjau langsung kinerja beberapa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada Jumat (22/12/2023).
Adapun KPPN tersebut berada di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jakarta.
Pada kunjungan kerja itu, turut hadir Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, para pejabat Eselon I di Kemenkeu, dan para pejabat serta pegawai di lingkungan DJPb.
Empat kantor yang dikunjungi Menkeu yaitu KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI, dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
KPPN tersebut melayani jumlah satuan kerja yang besar dan strategis, serta mempunyai kompleksitas pekerjaan tinggi. Cakupannya hingga 56% dari alokasi belanja APBN bahkan satker-satker (satuan kerja) di luar negeri.
Menkeu mengajak jajaran DJPb untuk sigap melayani ketika mengelola penerimaan dan pengeluaran anggaran.
Dia juga memberikan motivasi kepada para pegawai KPPN untuk mengawal pelaksanaan APBN di akhir tahun 2023 dengan selalu menjaga tata kelola dengan baik.
Di sana, Menteri Sri Mulyani menyapa sejumlah mitra satker, kehadiran mitra satker ini terbagi dua, ada yang secara langsung di stakeholders lounge dan lewat video conference. Menkeu mendapatkan banyak masukan dan laporan kendala dalam pelayanan perbendaharaan negara.
“Alhamdulillah kami mendapatkan feedback yang cukup baik dan tentu seluruh jajaran Kementerian Keuangan juga akan terus meningkatkan kualitas ke depan agar dapat melayani semakin baik,” ucap Sri Mulyani, dilansir Tuturpedia.com dari laman Kementerian Keuangan RI (25/12/2023).
Pada dialog di video conference, Sesjen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cecep Herawan dengan Duta Besar Indonesia di kota Brussel, Den Haag, dan New York memuji kinerja, layanan, dan kolaborasi DJPb yang dinilai begitu baik selama ini.
Para mitra satuan kerja (satker) dari sejumlah kementerian/lembaga, BUMN, dan institusi keuangan hadir yang turut hadir secara langsung, menyebutkan jika KPPN dapat membantu pelaksanaan APBN.
Selain itu, Menkeu Sri Mulyani memeriksa digitalisasi proses perbendaharaan di KPPN yang dapat mempersingkat waktu layanan kepada mitra satker.
Penggunaan dashboard monitoring pagu dan realisasi anggaran juga mampu mengoptimalkan pemantauan serapan belanja di seluruh mitra satker.***
Penulis: Ixora F
Editor: Annisaa Rahmah
