Boyolali, Tuturpedia.com — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa desa beserta kepala desanya memegang peran krusial sebagai garda terdepan pembangunan nasional. Karena itu, ia mendorong setiap desa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi unik yang dimiliki masing-masing.
Pesan tersebut disampaikan Luthfi saat menjadi pembicara dalam Lokakarya Desa/Kelurahan Berprestasi yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Desa Nasional, di Pendopo Gedhe Kabupaten Boyolali, Rabu (14/1/2026).
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, di antaranya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Desa, La Ode Ahmad P Bolombo.
Dalam paparannya, Luthfi menyebut Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia. Tercatat ada 7.810 desa yang tersebar di 29 kabupaten, masing-masing dengan karakter dan potensi yang berbeda. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, wilayah pesisir, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi lokal.
Ia mencontohkan, di sektor pertanian terdapat ratusan desa yang berperan sebagai lumbung pangan. Sentra padi tersebar di 334 desa pada 16 kabupaten dengan dukungan 657 kelompok lumbung pangan. Sementara itu, sentra jagung pada 2025 menghasilkan 3,69 juta ton yang berasal dari 449 desa di 20 kabupaten.
Tak hanya itu, Jawa Tengah juga memiliki 2.331 desa mandiri energi. Rinciannya, 28 desa masuk kategori mapan, 165 desa berkembang, dan 2.138 desa masih dalam tahap inisiatif.
“Setiap desa di Jawa Tengah itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Ada yang kuat di pariwisata, ada produk unggulan, kearifan lokal, dan potensi lain yang bisa dikembangkan,” ujar Luthfi.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan berbagai program penguatan desa, mulai dari peningkatan bantuan keuangan desa hingga penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Di hadapan ratusan kepala desa dan lurah berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia, Luthfi menegaskan bahwa tujuan akhir pembangunan desa adalah menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan sendirian. Harus dikerjakan bersama-sama, dari Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, hingga kementerian. Semuanya harus terintegrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Desa, La Ode Ahmad P Bolombo, menambahkan bahwa pengelolaan potensi desa yang berjalan optimal akan menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk turut menjaga dan mengawal pembangunan desa agar tetap berjalan sesuai rencana dan aturan.
“Desa harus jeli melihat peluang dan mampu mengembangkannya. Contohnya Jawa Tengah sebagai tujuan mudik nasional, desa-desa bisa menangkap momentum itu dengan menghadirkan konsep happy village yang ramah dan menarik,” jelasnya.***
Kontributor: Rizal Akbar || Penulis: Rizal Akbar || Editor: Permadani T.
