Tuturpedia.com – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memutuskan sikap politik partainya apakah akan menjadi oposisi atau berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Megawati menuturkan sikap politik PDIP terkait pemerintahan ke depan harus dipertimbangkan secara matang. Hal tersebut disampaikan saat pidato penutupan Rakernas V PDIP di Beach International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).Â
“Lah ini kan juga, kan ‘sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan’, gitu kan? Lah iya, loh enak saja. Kalau menit ini saya ngomong, hi-hi, kan harus dihitung secara politik,” kata Megawati.
Meskipun banyak pihak yang menunggu sikap politik PDIP di dalam atau luar pemerintah, tetapi Megawati justru menanggapinya dengan santai. Dia justru mengatakan akan ‘memainkan dulu’ soal sikap politik ke depan.Â
“Aku sambil sarapan gitu, kan sambil baca berita. Aku bilang he-he enak aja, ya dong? Gua mainin dulu dong. Setuju enggak?” ujar Megawati disambut riuh kader PDIP.
Mendengar pernyataan Megawati, para kader PDIP kompak menjawab “setuju.” Menurut mantan Presiden RI ke-lima ini, sikap politik PDIP didasarkan pada pemikiran, mana yang akan membawa bangsa Indonesia lebih baik, berdaulat, dan berdiri di atas kaki sendiri.Â
“Itu sikap! Sikap partai kita. Makannya kalau ada yang tidak disiplin sudah tahu, tho, Ibu mau ngapain,” bebernya.
Sebelumnya, saat membuka Rakernas V PDIP pada Jumat, 24 Mei lalu, Megawati menegaskan tidak ada oposisi, maupun koalisi karena sistem di Indonesia merupakan sistem presidensial bukan parlementer.
“Jadi, kita ini enggak ada koalisi lalu oposisi. Jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut, lalu apa ya? Saya bilang, kerja sama karena begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita nanti sistemnya parlementer,” ujarnya.
Kritik Penyelenggaraan Pemilu
Meski belum menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo ke depan, Megawati memberikan kritik keras terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
Megawati bersikeras dengan anggapannya bahwa Pilpres 2024 diselenggarakan dengan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Hal senada juga dikatakan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani. Puan menyatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia.
“Rakernas V partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia,” ujar Puan.
Menurutnya, Pemilu 2024 jadi yang paling buruk karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang atau money politics.
“Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu,” ujar Puan.***
Penulis: Angghi Novita
Editor: Nurul Huda
