Tuturpedia.com – Ribuan buruh mulai memadati kawasan Patung Kuda depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta.
Dikutip Tuturpedia.com, Kamis (6/6/2024), para buruh ini menolak peraturan pemerintah mengenai kewajiban membayar iuran tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
Massa buruh yang terdiri dari gabungan organisasi ini berkumpul di Patung Kuda depan Gedung Sapta Pesona sejak pukul 10.00 WIB.
Menurut Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebut ribuan buruh ini memang berasal dari berbagai organisasi buruh.
“Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA,” kata Said Iqbal.
Tak hanya menyoroti soal permasalahan Tapera, mereka juga menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), menolak KRIS BPJS Kesehatan, dan terakhir menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Said menilai kebijakan Tapera tersebut bukannya menguntungkan para buruh justru sebaliknya dapat membebani para pekerja karena tidak memberikan kepastian mengenai kepemilikan rumah.
“Kebijakan Tapera merugikan dan membebani pekerja dengan iuran di mana meski setelah mengiur selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak memberikan kepastian bisa memiliki rumah,” tegas Said.
Selain itu, menurutnya dana Tapera ini sangat rawan dikorupsi, terlebih dengan ketidakjelasan serta kerumitan pencairan dana. Hal ini membuat banyak buruh berpikiran pemerintah lepas tanggung jawab untuk menyediakan rumah terjangkau untuk masyarakat.
“Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana,” lanjut Said Iqbal.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengaku tak mengetahui mengenai rencana demonstrasi yang digelar di wilayah Istana Kepresidenan Jakarta.
“Belum, belum (belum dikabari),” ujar Pratikno di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Ketika ditanya mengenai kemungkinan perwakilan dari massa akan diterima pihak Istana, Pratikno mengaku akan berkoordinasi dan melakukan pengecekan dahulu dengan kementerian serta lembaga terkait.
“Nanti saya cek ya. Ke kementerian, lembaga terkait. Jangan sampai kita enggak tahu kan, yang tahu kan kementerian terkait,” jelasnya.
Pihak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro sendiri sudah melakukan antisipasi akan kemacetan yang terjadi imbas dari demo tersebut, sehingga pihaknya lakukan rekayasa lalu lintas.
“Rekayasa lalu lintas bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan. Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkat, maka diadakan penutupan jalan,” tutur Susatyo.***
Penulis: Niawati.
Editor: Annisaa Rahmah.
