Tuturpedia.com – Mantan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD ikut menyoroti soal wacana penambahan kementerian yang akan dilakukan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Mahfud MD menilai bahwa penambahan kementerian tersebut dapat memicu kolusi semakin meluas dan merusak tata kelola negara.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri acara Seminar Nasional “Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan,” yang ditayangkan kanal YouTube Fakultas Hukum UII, Rabu (8/5).
“Apalagi kalau saudara sekalian nanti orang bikin kegiatan Pemilu, menang, lalu karena terlalu banyak yang dijanjikan menteri-menteri diperluas lagi. Menteri dulu kan 26 jadi 34, ditambah lagi besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60,” ujar Mahfud MD.
Dia mengatakan hal ini dapat menyebabkan kolusi makin meluas dan merusak negara. Mahfud MD juga menyebutkan, penambahan kementerian ini dapat memiliki celah untuk praktik korupsi dalam setiap Kementerian yang akan mendapatkan kucuran anggaran negara.
Ia menilai, seharusnya pemerintah bisa membatasi jumlah pejabat setingkat menteri, karena sejak 2019, pakar tata negara sudah mengusulkan agar jumlah Kementerian dipangkas, bukannya malah ditambah.
“Semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan itu, semangatnya membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri karena semakin banyak, itu semakin sumber korupsi. Itu semua anggaran,” ujar Mahfud.
Mantan Menkopolhukam itu menjelaskan kriteria tata kelola negara yang baik, yakni di mana setiap kementerian bekerja efektif dan efisien sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Sebelumnya, beredar kabar penambahan jumlah kementerian di bawah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Tak hanya Mahfud MD, Ganjar Pranowo juga sempat mengkritik wacana ini karena menurutnya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
“Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang,” ujar Ganjar Pranowo.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyarankan soal kabinet zaken atau kabinet ahli yang menurutnya jauh lebih efisien dalam merespons perubahan dan tantangan di Indonesia dibandingkan menambah jumlah kementerian.
“Yang paling bagus itu kabinetnya adalah zaken kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespons perubahan global yang sekarang sangat turbulen begitu. Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pemerintahan ini,” sarannya.***
Penulis: Niawati
Editor: Nurul Huda
