Tuturpedia.com – Pro Kontra akan hadirnya Kebijakan Tapera di tengah masyarakat menengah masih berlanjut. Mantan calon wakil presiden, Mahfud MD singgung PP Tapera melalui akun X-nya dan mengatakan bahwa kebijakan tersebut memiliki perhitungan matematis yang tidak masuk akal.
PP Tapera santer diperbincangkan akhir-akhir ini karena kebijakan tersebut nantinya akan rutin memotong gaji karyawan di Indonesia sebanyak 2,5% setiap bulannya.
Menurut laman Kementerian PUPR, PP Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta.
Namun, kebijakan ini dianggap kurang logis bagi sebagian besar masyarakat, mengingat harga rumah saat ini yang semakin tinggi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mahfud MD melalui akun X-nya.
“Pemerintah perlu betul-betul mempertimbangkan suara publik tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kalau tidak ada kebijakan jaminan betul-betul akan mendapat rumah dari Pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal,” tulis Mahfud, Kamis (30/5/24).
Selain itu, Mahfud juga menjabarkan bagaimana hitungan Tapera tidak logis sebagai jaminan mendapatkan rumah dari pemerintah.
“Misanya: Orang yang mendapat gaji Rp 5 jt/bln kalau menabung 30 tahun dengan potongan sekitar 3%/bulan hanya akan sekitar Rp100 jt. Untuk sekarang pun Rp 100 jt takkan dapat rumah apalagi 30 tahun yang akan datang, ditambah bunganya sekali pun. Untuk orang yang gajinya di atas Rp 10 jt pun dalam 30 tahun akan terkumpul hanya sekitar Rp 225 jt. Ini pun pada 30 tahun yang akan datang sulit dapat rumah,” tulisnya.
Mahfud juga tak menyangkal jika saat ini para pekerja sangat sulit mendapatkan rumah, meskipun dengan dana maksimal yang dihasilkan dari Tapera. Sehingga menurutnya, banyak karyawan yang akan memilih mengambil KPR di Bank karena biayanya jauh lebih murah.
“Sekarang pun sulit dapat rumah dengan uang Rp225 juta. Adapun orang yang gajinya Rp15 juta misalnya lebih baik dibiarkan untuk mengambil kredit perumahan (KPR) sendiri sejak sekarang ke Bank-bank Pemerintah. Mungkin jatuhnya malah lebih murah daripada menabung 3%/bulan. Apa ada kebijakan yang menjamin para penabung untuk betul-betul dapat rumah? Penjelasan tentang ini yang ditunggu publik,” tulisnya lagi.
Kebijakan Tapera hingga saat ini masih dianggap memberatkan masyarakat menengah, terlebih banyaknya potongan pajak yang terlebih dahulu sudah mereka tanggung setiap bulannya. Hal ini juga disadari oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Bamsoet memandang pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan potongan gaji bagi pekerja sebagai iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan mempertimbangkan kondisi sosial pekerja.***
Penulis: Anna Novita Rachim
Editor: Nurul Huda
