Jakarta, Tuturpedia.com — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepastian itu disampaikan Mahfud setelah bertemu dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada 16 September 2025.
Meski sudah menyatakan setuju, Mahfud menegaskan belum bisa memastikan posisi dan perannya dalam komite tersebut. “Saya menyatakan bersedia bergabung, tetapi soal posisi masih belum dibicarakan lebih jauh,” ujarnya.
Catatan Kritis Mahfud untuk Reformasi Polri
Mahfud menekankan bahwa reformasi kepolisian tidak bisa hanya berhenti pada pembentukan komite semata. Ia menyebut ada tiga aspek utama yang perlu diperhatikan jika reformasi ingin berjalan serius:
1. Aturan (regulasi)
2. Aparat (personel Polri)
3. Budaya (kultur organisasi)
Dari diskusinya bersama elite kepolisian, Mahfud mengungkapkan setidaknya ada tiga fokus evaluasi yang selalu muncul, yakni struktur, kultur, dan instrumen.
Menurutnya, aspek struktural Polri saat ini sudah cukup baik karena sudah terpisah dari TNI dan memiliki dasar hukum yang jelas melalui undang-undang. Begitu juga instrumen aturan yang dianggap sudah banyak tersedia. Namun, budaya atau kultur di tubuh Polri masih menjadi persoalan utama.
“Kalau kita bicara struktur, Polri sudah lepas dari TNI dan diatur undang-undang. Instrumen hukum juga banyak yang sudah bagus. Tapi masalahnya ada di kultur, ini yang paling berat untuk diubah,” kata Mahfud.
Komite Reformasi untuk Perbaikan Institusi Polri
Pembentukan Komite Reformasi Kepolisian merupakan langkah Presiden Prabowo dalam menjawab tuntutan masyarakat agar institusi Polri lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Pemerintah sendiri tengah melobi sejumlah tokoh publik untuk bergabung dalam komite ini, salah satunya Mahfud MD.
Dengan pengalaman panjang sebagai akademisi, politisi, hingga pejabat negara, kehadiran Mahfud diharapkan bisa memberi perspektif kritis sekaligus solusi nyata terhadap persoalan yang membelit Polri.
Fokus Perubahan di Tubuh Polri
Poin penting yang ditekankan Mahfud adalah bahwa perubahan kultur harus menjadi agenda utama komite. Kultur organisasi yang masih sarat dengan masalah, menurutnya, bisa menghambat efektivitas aturan maupun instrumen hukum yang sudah ada.
“Kalau kultur ini bisa dibenahi, maka aturan dan aparat akan lebih mudah diarahkan ke jalur yang benar,” tegas Mahfud.
Dengan bergabungnya Mahfud MD dalam Komite Reformasi Kepolisian bentukan Prabowo, publik menaruh harapan besar agar reformasi Polri tidak hanya berhenti pada jargon, melainkan benar-benar menyentuh akar persoalan. Catatan Mahfud tentang pentingnya perbaikan kultur organisasi Polri pun dipandang sebagai tantangan terbesar yang harus segera dijawab oleh komite ini.
Sumber foto: Istimewa
Penulis: Permadani T. || Editor: Permadani T.
