Tuturpedia.com – Calon wakil presiden Mahfud MD sempat mengungkapkan jika aparat ikut backing tambang ilegal pada debat cawapres 2024.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akhirnya buka suara terkait aparat dan pejabat yang ikut terlibat untuk backing tambang ilegal.
Maruli menyebutkan, penggunaan kata aparat bukan hanya ditujukan untuk pihak TNI saja, tetapi bisa juga aparatur sipil. Ia pun kemudian mempertanyakan aparat mana yang dimaksudkan oleh Mahfud MD
“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu. Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujar Maruli di Jakarta Pusat pada Senin (22/1).
Maruli sempat membela pihaknya yang telah menerapkan asas hukum. Ia meyakini, pihaknya tidak akan berani melakukan hal yang melanggar hukum seperti backing tambang ilegal.
“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. Kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.
Meskipun Maruli mengaku, pihaknya tidak mengetahui soal kewenangan legalitas pertambangan, ia mempersilahan semua pihak untuk melaporkan ke pihak berwenang jika memang menemukan indikasi prajuritnya yang berbuat demikian.
“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.
Adapun Maruli juga menambahkan jika ada prajurit yang terbukti melakukan tindakan menyokong tambang ilegal, maka ia akan dikenakan sanksi seperti kasus terdahulu.
Namun, Maruli juga tak menampik jika beberapa tahun lalu sempat ada tentara yang ikut dalam kasus penambangan dan banyak yang dicabut jabatannya. Menurutnya, saat ini kasus seperti itu sudah menurun.
“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.
Sebelumnya, pada debat cawapres 2024 lalu, Mahfud MD sempat menyinggung soal mencabut izin usaha pertambangan atau IUP yang tidak mudah lantaran ada banyak mafia terlibat dan salah satunya ialah pihak aparat.
“Mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.***
Penulis: Niawati
Editor: Nurul Huda
