Banjarbaru, Tuturpedia.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan program pemagangan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan semata. Menurutnya, keberhasilan program harus diukur dari kemampuan peserta memperoleh pekerjaan setelah masa magang berakhir. Kamis, (15/10/2026).
Pesan tersebut disampaikan Edy saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada, Senin (13/10/2026).
Edy menilai, program pemagangan perlu dirancang berdasarkan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja sementara, tetapi juga memiliki peluang untuk direkrut menjadi tenaga kerja setelah menyelesaikan program.
Ia menekankan pentingnya prinsip link and match antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia usaha. Ketiga unsur tersebut harus terhubung agar keterampilan yang diajarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Menurut Edy, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memetakan kebutuhan industri di wilayah masing-masing. Pemetaan itu mencakup jenis keahlian yang dibutuhkan perusahaan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, hingga peluang penyerapan peserta magang.
“Semestinya dipetakan, perusahaan-perusahaan di Kalsel butuh tenaga kerja di bidang apa dan berapa banyak. Dengan begitu, pemerintah dapat menyalurkan kuota secara tepat sasaran,” ujar Edy.
Ia menilai, tanpa pemetaan yang jelas, program pemagangan berisiko tidak menjawab kebutuhan pasar kerja. Peserta bisa saja menyelesaikan pelatihan, tetapi tidak memiliki jalur yang memadai untuk masuk ke dunia kerja.
Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih aktif menjalin komunikasi dengan perusahaan dan pelaku industri. Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja harus menjadi dasar penyusunan program, mulai dari penentuan kuota peserta hingga materi pelatihan.
Edy juga menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemagangan tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti atau menyelesaikan pelatihan. Aspek yang lebih penting adalah berapa banyak peserta yang benar-benar mendapatkan pekerjaan setelah program berakhir.
“Kami di Komisi IX menghendaki target pemagangan diukur dari seberapa banyak peserta yang kemudian berlanjut menjadi pekerja tetap,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan perlunya perubahan orientasi dalam pelaksanaan program pemagangan, dari sekadar mengejar jumlah peserta menuju hasil yang berdampak langsung pada kesempatan kerja.
Evaluasi program perlu mencakup tingkat penyerapan lulusan, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan perusahaan, serta keberlanjutan hubungan kerja setelah masa magang selesai.
Dengan pendekatan tersebut, pemagangan diharapkan tidak menjadi kegiatan formalitas yang berakhir ketika pelatihan selesai. Sebaliknya, program harus menjadi jembatan nyata antara pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga terampil.
Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia usaha pun dituntut memperkuat koordinasi agar investasi dalam pelatihan menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.
Bagi pencari kerja, program pemagangan yang terarah dapat membuka akses terhadap pengalaman profesional dan peluang rekrutmen. Sementara bagi industri, program tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai kompetensi yang diperlukan.
Edy berharap pemerintah mampu memastikan setiap kuota pemagangan dirancang berdasarkan kebutuhan riil industri dan disertai evaluasi hasil yang terukur. Dengan begitu, keberhasilan program tidak hanya terlihat dari banyaknya peserta yang dilatih, tetapi juga dari bertambahnya masyarakat yang berhasil memperoleh pekerjaan.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
